Permasalahan e-KTP Menurut Ombudsman RI
- U-Report
ORI juga tak luput mencermati soal sarana-prasarana dan infrastruktur layanan KTP elektronik. Alasannya, peremajaan alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik di daerah perlu dilakukan.
"Pengadaan blangko KTP elektronik juga harus berjalan sesuai jadwal dan kualitas blangkonya pun harus terjamin," tambah dia.
Kemendagri ini dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga harus melakukan pendataan dan prioritas, masyarakat yang sudah melakukan perekaman dapat segera memperoleh haknya secara adil.
"Sistem layanan antrean demi mewadahi antusiasme publik dan memberikan kenyaman bagi masyarakat pengguna layanan perlu juga diberlakukan," kata dia.
Ketersediaan daya dan aliran listrik yang cukup untuk operasionalisasi alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik dengan PLN ataupun pengadaan genset juga harus dijamin.
"Termasuk, menjamin ketersediaan sambungan jaringan lntemet yang stabil dan memadai dengan Kementerian Kominfo dan lembaga/instansi lain.
Soal pungutan liar. Kemendagri disarankan membuat loket khusus pelayanan KTP-elektronik untuk memudahkan pengawasan petugas dan pendataan.
Menggalakkan juga penindakan dan pemberian sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan terhadap para oknum yang mencari dan memanfaatkan celah menguntungkan diri dan kelompoknya.
"Jadi, perlu juga kerja sama secara aktif dengan tim sapu bersih pungli yang telah dibentuk oleh Presiden," ujar Suaedy. (asp)