- Laily Rachev - Biro Pers Setpres
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga persoalan besar dalam daya saing saat ini. Pertama korupsi. Kedua soal efisiensi birokrasi. Ketiga berkaitan dengan infrastruktur.
Untuk infrastruktur, Jokowi mengakui butuh dana lebih dari jumlah APBN, maka peran swasta diberi keleluasaan. Selain itu, membangun infrastruktur dari pembiayaan non-APBN, juga sudah diinstruksikan ke Kepala Bapennas.
Menurutnya, pemerintah saat ini fokus menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Baik itu pelabuhan, bandara, jalan tol, rel kereta, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
"Infrastruktur sudah berjalan baik, saya kira masuk ke efisiensi birokrasi dan korupsi," kata Jokowi, dalam sambutannya pada ‘Infrastructure Week’ di Jakarta Convention Center, Rabu, 9 November 2016.
Dalam efisiensi birokrasi, Presiden mengatakan perjalanan dinas dari 43 kementerian/lembaga dipotong sebanyak 24 kementerian/lembaga atau lebih dari separuh. Menurut Jokowi, setelah perjalanan dinas ini dipotong, birokrasi tidak ada masalah.
"Ini hanya keberanian saja. Dipotong juga enggak ada apa-apa. Yang rapat masih rapat, yang pergi juga masih pergi," kata Jokowi.
Walau terlihat kecil, Jokowi mengaku memang harus dilakukan oleh pemerintah. Sama halnya dengan korupsi. Saat ini, ada taraf korupsi yang memang sangat besar, ada juga yang tergolong tidak besar. "Korupsi yang gede-gede sudah dikerjakan KPK," katanya.
Sementara itu, beberapa korupsi kecil, seperti praktik pungutan liar saat ini sudah dibentuk Satgas Siber Pungli. Sehingga diharapkan biaya tinggi yang ada selama ini dapat ditekan dan meningkatkan daya saing.
"(Korupsi) yang kecil-kecil yang meresahkan, yang menjengkelkan, yang berkaitan dengan pungli akan terus secara konsisten akan dikerjakan," Jokowi menegaskan. (ase)
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
