Indonesia-Belanda Berbagi Data Peninggalan Sejarah

Kegiatan PM Belanda Kunjungi Indonesia
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id – Pemerintah Belanda meminta Pemerintah Indonesia membantu mengungkap misteri hilangnya tiga bangkai kapal Tentara Sekutu pada masa Perang Dunia II yang tenggelam di Laut Jawa, Indonesia.

‘Botol Penyihir’ Penangkal Mantra Jahat Abad ke-19 Ditemukan

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, bahwa Pemerintah Indonesia akan menjalin kerja sama guna mencegah hal serupa terjadi. Menurut dia, banyak sekali peninggalan barang sejarah yang mungkin berada di bawah laut Indonesia, yang data-datanya tersebut perlu juga diketahui Pemerintah Indonesia. 

"Ini kerja sama yang baru akan dilakukan. Jadi kerja sama sharing data, barang peninggalan sejarah, misal apa yang Belanda miliki, hal-hal apa yang ada di bawah laut Indonesia," ujar Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu 23 November 2016.

Kalung 'Terakhir' Neanderthal Berusia 40.000 Tahun Digali di Spanyol

Retno mengatakan, kepentingan sharing atau berbagi data itu tidak hanya untuk mencari barang peninggalan sejarah milik negara lain yang tertinggal di dalam negeri. Sebab, Indonesia sendiri, sering kehilangan barang peninggalan sejarah, yang dicuri dan dijual ke luar negeri.

"Presiden dan Perdana Menteri Belanda sepakat bahwa kita akan bekerjasama agar peristiwa kehilangan atau pencurian, artefak-artefak barang peninggalan sejarah itu, dapat dikurangi, bahkan dihentikan. Itu komitmen Presiden dan PM Belanda untuk kerja sama ke depan," kata Retno.

10 Candi Bersejarah di Indonesia Kental dengan Budaya. Sudah Mampir?

Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu mengatakan, bahwa Kementerian Pertahanan akan terlibat dalam pencarian tiga bangkai kapal Belanda tersebut. Itu jika, pencarian bangkai kapal tersebut melibatkan militer Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

"Iya (terlibat) pencarian kapal perang. Kita juga terlibat dong. Jadi kalau TNI terlibat, Kementerian Pertahanan sebagai induknya juga akan terlibat," ujar Ryamizard. 

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya