Sumber :
- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, membantah bila rapat koordinasi yang secara khusus membahas organisasi kemasyarakatan anti-Pancasila di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) berkaitan dengan aksi demonstrasi 2 Desember 2016.
"Nggak ada kaitannya dengan demo ini. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan tanggal 2, ingat ya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan tanggal 2 Desember," kata Soedarmo di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.
Soedarmo menjelaskan, pertemuan kali ini membahas pendataan dan keberadaan ormas yang jumlahnya mencapai 250 ribu lebih. Apakah keberadaan ormas tersebut sudah sesuai perundang-undangan yang ada, karena ormas sendiri merupakan mitra dari pemerintah pusat hingga daerah.
"Terkait masalah ormas yang melaksanakan kegiatan atau selalu membuat situasi onar misalnya. Anarkis. Ormas yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.
Mengenai apakah pemerintah sudah mengindikasikan adanya ormas yang yang melanggar undang-undang dan menolak asas Pancasila, Soedarmo belum bisa memastikan.
"Belom lah, kita kan masih menata dulu. Artinya kita mengantisipasi apabila mungkin nanti ada ormas-ormas semacam itu, nanti udah ada regulasinya untuk mengatasi ormas-ormas yang bersangkutan. Kan kita harus mengantisipasi dulu," katanya.
Ia menambahkan, saat ini undang-undang ormas belum mengatur terlalu detail mengenai sanksi bagi ormas yang melanggar undang-undang. Atas dasar pemerintah berencana mengajukan revisi undang-undang ormas.
Baca Juga :
M Kece Dituntut 10 Tahun Penjara
"Namanya antisipasi kan boleh. Kita antisipasi dulu. Kan lebih bagus kita sedia payung sebelum hujan daripada kita kehujanan. Istilahnya begitu kan, Itu yang kita buat.”
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
