- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menanggapi perintah Presiden Joko Widodo, yang menginginkan kepolisian mereformasi internal lembaga mereka, guna mencegah dan memberantas korupsi.
Menurut Tito, kepolisian telah berbenah diri dan melakukan reformasi internal. Hal itu meliputi reformasi birokrasi, memperbaiki kinerja dan kultur, serta meningkatkan kesejahteraan anggota demi menghindari perilaku koruptif.
"Memang untuk take home pay masih belum memadai, naik gaji enggak mungkin. Tapi tunjangan kinerja memungkinkan. Sejauh ini tunjangan kinerja baru 57 persen," ujar Tito saat menghadiri Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Desember 2016.
Meski demikian, Tito masih berharap, remunerasi Polri bisa ditingkatkan hingga mencapai 100 persen pada akhir tahun depan.
"Harapannya, remunerasi ditingkatkan, kalau bisa 100 persen sampai dengan akhir 2017. Karena kalau dibandingkan dengan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi beda jauh. Rekan-rekan KPK yang rendah mungkin sama dengan saya gajinya," kata Tito.
Bahkan menurut Tito, dibandingkan dengan Tentara Nasional Indonesia, kesejahteraan Kepolisian pun masih kalah.
"Perumahan baru kepolisian baru 14 persen, TNI sudah 40 persen. Problem lain belanja barang dan anggota baru 20 persen, untuk cukup tingkat Mabes Polri, tapi untuk Polda pas-pasan, Polres juga kurang, Polsek sangat kurang," ungkap Tito.
Sebelumnya, ketika membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, Presiden meminta kepolisian dan kejaksaan untuk mereformasi internal mereka, demi menghasilkan aparat penegak hukum yang profesional.
Perusahaan Ini Punya Cara Dorong Reformasi Birokrasi yang Revolusioner
Perizindo merupakan perusahaan yang fokus pada layanan 'legal standing' digital untuk UMKM, sehingga terus mendorong reformasi birokrasi yang revolusioner.
