Layanan Publik untuk Kelompok Minoritas Harus Dibenahi

Ilustrasi/Aksi ormas Islam yang menolak kehadiran jemaah Ahmadiyah di Indonesia
Sumber :
  • ANTARA/ Prasetyo Utomo

VIVA.co.id – Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy meminta, pemerintah membuat terobosan pemberian pelayanan publik terhadap kelompok masyarakat minoritas.

img_title Presiden Prabowo Subianto Ajak Teladani Kepemimpinan Gus Dur: Negarawan Besar

Menurutnya, pelayanan publik adalah hak semua warga negara tanpa melihat agama, kepercayaan, dan kelas sosialnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pemerintah harus punya terobosan untuk pelayanan publik secara sama dan setara kepada mereka, khususnya kepada minoritas," kata Ahmad di Jakarta, Selasa, 6 Desember 2016.

img_title Umat Kristen di Pakistan Diberi Batasan Umur untuk Menikah, Minimal 18 Tahun

Ada pun beberapa peraturan yang menjadi kendala dalam pelayanan publik tersebut. Seperti halnya dalam kasus warga jemaah Ahmadiyah di Desa Manislor, Kuningan, Jawa Barat yang tidak diberikan layanan pencetakan KTP elektronik.

"Tetapi aturan itu tidak bisa menjadi alasan bahwa pemerintah tidak melayani mereka. Harus ada terobosan-terobosan karena itu basisnya adalah konstitusi dan hak asasi," katanya menegaskan.

img_title Pendeta Brian Siawarta Bersyukur Jadi Minoritas di Indonesia, Kenapa?

Untuk itu, Presiden harus menelurkan terobosan itu. Jadi tidak cukup hanya di tingkat menteri.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ini Presiden seharusnya yang mengeluarkan terobosan aturan. Karena beberapa kendala itu berupa UU. Tidak cukup menteri untuk mencari terobosan," ujarnya.

(mus)

Ilustrasi sensor internet di China.

Tiongkok Dituding Bangun 'Mesin Kontrol' Negara Berbasis Teknologi

Sejumlah laporan internasional dan temuan lembaga HAM menyoroti bagaimana Tiongkok membangun sistem kekuasaan negara yang terintegrasi antara pengawasan teknologi tinggi.

img_title
VIVA.co.id
23 Oktober 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut