Terdakwa Kasus e-KTP Diduga Memperkaya Diri dan Orang Lain
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Dalam dugaan perkara ini, sidang dipimpin Hakim John Halasan Butar Butar dengan anggotanya hakim Franki Tambuwun, hakim Emilia, hakim Anshori dan hakim Anwar.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menduga uang suap puluhan miliar sudah mengalir ke sejumlah anggota DPR RI sebelum anggaran proyek e-KTP mengucur. Uang-uang pelicin itu diduga dibagikan calon pemegang proyek.
"Jadi kami menemukan juga indikasi yang disebut dengan praktik ijon (pelicin untuk memuluskan anggaran proyek e-KTP)," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa 7 Maret 2017.
Menurut Febri, pihaknya menemukan indikasi pertemuan-pertemuan informal sebelum rapat pembahasan anggaran dilakukan. Setelah itu, dilakukan pembahasan anggaran yang melibatkan anggota Komisi II DPR, Badan Anggaran DPR dan unsur pemerintah, yakni Kementerian Dalam Negeri.
Dalam penyidikan, KPK juga meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung dugaan kerugian negara. Hasilnya, audit itu menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.