Konflik Kompensasi SUTT Ancam Program 100 Persen Listrik NTT
- ANTARA FOTO/Saptono
Program elektrifikasi ini ditargetkan selesai pada akhir 2018 mendatang. Namun, melihat persoalan yang ada membuat janji Jokowi untuk menerangi semua desa di NTT pada tahun 2019 terancam gagal.
Jawaban PLN
Sementara itu, manajer Unit Pelaksana Pembangunan (UPP) PLN wilayah Flores, Didi Mairisal menjelaskan, harga kompensasi yang dipersoalkan merupakan produk yang lahir dari Peraturan Menteri ESDM No 38 Tahun 2013 tentang Objek Kompensasi Hak Rakyat.
Meski didesak untuk menaikkan harga, namun PLN tidak berani mengutak-atik harga satuan yang telah ditentukan kantor jasa penilai publik.
“Sudah ada standarisasi harga, misalnya tanah dihitung berdasarkan harga satuan x 15 persen harga pasar sesuai ketentuan Permen No 38,” kata Didi menerangkan.
“Demikian pun pohon dihitung berdasarkan usia pohon. Jadi, PLN tidak bisa mengubah harga rujukan hasil penilaian konsultan penilai publik,” ucapnya melanjutkan.
Dengan belum adanya titik temu terkait kompensasi, maka pengerjaan 70 tower SUTT beserta pemasangan kabel jaringan dari gardu induk PLTP Ulumbu ke gardu distribusi Bahong dipastikan molor dari batas kontrak yang selesai pada Juni 2017 mendatang.
Laporan: Jo Mariono/Manggarai-NTT