Tuntutan Buruh ke Presiden Joko Widodo

Demo buruh di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Chandra Gian Asmara

VIVA.co.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Presiden Joko Widodo agar segera memperbaiki kesejahteraan para buruh.

img_title Viral, Momen Media Asing Liputan Demonstrasi Tolak RUU Pilkada di DPR Jadi Sorotan Warga

Desakan tersebut ditujukan para buruh yang tergabung dalam berbagai afiliasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Senin, 1 Mei 2017.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Presiden KSPI Said Iqbal membeberkan secara rinci permintaan para buruh kepada kepala negara. Pertama, menghapus Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Said, aturan tersebut selama ini justru menjadi dalang utama minimnya kenaikan upah buruh.

img_title Ada Demo Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja Hari Ini, Ribuan Aparat Jaga Istana Presiden

“Kami terpuruk. Padahal Presiden mengklaim, pertumbuhan ekonomi kita terbaik nomor tiga di dunia,” kata Said, saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat.

Dengan mengacu pada aturan tersebut, kenaikan upah buruh hanya naik di rentang US$10-US$20 dolar, atau lebih rendah dibandingkan upah buruh di negara-negara tetangga seperti Thailand, maupun Vietnam. Thailand, ditegaskan Said, bahkan upah rata-rata pekerjanya bisa mencapai US$357 dolar.

img_title BBM Tak Turun, Buruh Kirim Ancaman di Pilpres 2024

“US$10 dolar itu hanya harga satu buah kebab di Eropa. Bagaimana buruh bekerja satu bulan? Upahnya naik seharga satu buah kebab,” tuturnya.

Sementara yang kedua, buruh menginginkan adanya kesetaraan jaminan pensiun, seperti yang diperoleh oleh aparatur negara. Sebab, selama ini persentase jaminan pensiun yang diterima buruh, kalah jauh dibandingkan dengan jaminan pensiun yang selama ini diperoleh hak abdi negara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketiga, buruh mendesak pemerintah agar merevisi jaminan sosial. Sedangkan yang keempat adalah menghapus sistem alih daya atau outsourcing. Said memandang, sistem tersebut di era pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin masif, dan justru telah melanggar undang-undang yang berlaku.

“Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) Nomor 19 itu hanya membolehkan lima jenis pekerjaan untuk melakukan sistem kerja. Dua tahun pemerintahan, justru semakin marak,” katanya. (ase)

Ratusan Buruh PT Softex menangis bahagia saat Wamenaker Imanuel Ebenezer & Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea berhasil bantu membatalkan PHK Sepihak 308 Buruh PT Softex Indonesia

PHK Sepihak 308 Karyawan PT Softex Indonesia Batal

Buruh PT Softex Indonesia telah melakukan aksi demonstrasi berhari-hari karena manajemen akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 308 karyawan.

img_title
VIVA.co.id
21 Januari 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut