- VIVA/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Utara, Irwan Said Batubara mengatakan, pembubaran HTI hanya kepentingan politik dan sarat kepentingan pemangku kebijakan di pemerintah.
Menurut Irwan, pembubaran HTI yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, merupakan langkah represif pemerintah Indonesia terhadap HTI.
"Dalam pandangan kami, apabila alasan pembubaran HTI itu karena bertentangan dengan Pancasila dan ingin membubarkan NKRI. Ini adalah pernyataan yang keliru," ungkap Irwan Said kepada wartawan di Medan, Selasa, 9 April 2017.
Selama HTI berdiri di Tanah Air, Irwan menegaskan HTI tidak pernah menyatakan anti Pancasila. Tak ada satupun pernyataan resmi HTI yang melawan Pancasila dan NKRI. Sebaliknya, HTI cinta Pancasila dan NKRI. "Selama ini aktifitas utama kita adalah dakwah. Itu konsep Islam yang kami usung," ujar dia.
Justru kata Irwan, ideologi Pancasila saat ini sering dimultitafsirkan dalam pelaksanannya. Mulai dari era Presiden Soekarno hingga Jokowi pelaksanaannya selalu berbeda. Dia menganggap selama ini sistem yang berjalan di Indonesia menganut ideologi neoliberalisme dan imperialisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Contohnya dalam pembuatan undang-undang yang lebih menjaga kepentingan para pengusaha. Maka yang tampak adalah zona aman itu bergesekan dengan HTI. Maka HTI dibenturkan dengan Pancasila," ujarnya menjelaskan.
Meski demikian, HTI lanjut dia, tidak terkejut bila akan dibubarkan pemerintah. Karena HTI adalah organisasi yang ada di beberapa negara di dunia, dimana ancaman serupa juga terjadi.
"Ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi di Indonesia. Represif penguasa terhadap HTI. Memang kami melihat, ketika dua hal tadi yang merupakan zona aman disinggung maka reaksi akan muncul.” (mus)
Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru
Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
