- ANTARA/Reno Esnir
VIVA.co.id – Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP. Lembaga ini dibentuk untuk membina ideologi bangsa. Selain unit kerja itu, pemerintah bakal membentuk lembaga baru untuk menyatukan kerukunan umat. Pembentukan unit kerja itu juga menyisakan cerita batalnya Din Syamsuddin menjadi Dewan Pengarah UKP PIP.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, pernah mengusulkan lembaga baru untuk menyikapi situasi nasional. Ia mengajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Namun usulan itu belum diwujudkan Jokowi, sebab orang nomor satu di Indonesia itu ingin terlebih dahulu membentuk suatu badan yang menyebarluaskan ideologi pancasila secara terbuka.
"Cuma bapak Presiden menganggap bahwa unit kerja presiden Pancasila itu lebih urgen dan saya kira memang itu lebih baik ya," kata Din di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2017.
Din menuturkan, adanya wacana Dewan Kerukunan Nasional memang sedang digodok pemerintah. Namun dia menolak akan duduk dalam lembaga baru, sebagai ganti batal menjadi salah satu Dewan Pengarah UKP PIP.
"Tunggu saja nanti, tunggu saja pada waktunya. Tapi jelas bukan karena saya menolak, bukan pula karena saya tidak disetujui," ujarnya.
Sebelumnya Kepala UKP PIP Yudi Latief membenarkan nama Din Syamsuddin dicoret dan digantikan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj sebagai salah satu Dewan Pengarah UKP Pancasila. Yudi mengatakan, Din akan mengisi lembaga baru yakni Dewan Kerukunan Nasional yang juga diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo.
"Karena Pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden," kata Yudi usai dilantik di Istana Negara.
Mahfud MD Bicara Pentingnya Jaga Demokrasi agar Terhindar dari Kediktatoran
Pakar hukum tata negara Mahfud MD berbicara mengenai pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia agar pelanggaran-pelanggaran tak terjadi kembali.
