VIVA.co.id – Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Jawa Barat dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar Pungli) Mabes Polri terkait dugaan penerimaan calon Taruna Akademi Polisi (Akpol).
Bahkan, dari kabar yang beredar di lapangan, Kabid Propam Polda Jabar ditangkap tangan Tim Saber Pungli. Saat dikonfirmasi, pihak Polda Jawa Barat membantah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.
"Enggak ada info itu. Hoax," tegas Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat 30 Juni 2017.
Kabar OTT tersebut, disebut - sebut buntut dari proses seleksi Taruna Akpol yang memberlakukan kategorisasi putra daerah.
Kebijakan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan yang memberlakukan pemeriksaan kesehatan ulang dan memprioritaskan putra daerah dalam seleksi Taruna Akademi Polisi (Akpol) ditentang orangtua peserta dari kalangan umum.
Bahkan, orangtua calon seleksi semakin geram dengan kebijakan tersebut saat panitia daerah Polda Jawa Barat mengumumkan kuota calon Taruna yang dikirim ke Semarang masuk dalam kategori Putra Daerah dan Non Putra Daerah.
Untuk kuota putra daerah, dari 13 peserta, terjaring hanya 12 orang. Sedangkan dari non putra daerah, dari 22 peserta, hanya 11 orang yang berhak mengikuit seleksi Akpol di Semarang. dan Polda Jawa Barat meloloskan empat calon Taruni Akpol (Polwan).
Dinilai pemberlakukan mekanisme itu tidak adil, orangtua calon peserta yang tidak lolos memprotes saat pengumuman di aula Muryono Mapolda Jawa Barat.
Salah satu orangtua peserta yang tidak lulu, ibu Nani, menyayangkan kebijakan tersebut. Sebab, sebelum ada kategorisasi putra daerah dan non putra daerah, anaknya berada dalam ranking kecil dan berpeluang besar lolos.
"Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan, untuk memperjuangkan anak saya. Kalau saja nilai anak-anak putra daerah lebih tinggi saya tidak apa-apa. Tapi yang terjadi sekarang, mereka yang lolos dikirim ke Semarang nilainya di bawah nilai anak-anak kami," ujar Nani di Mapolda Jawa Barat, Rabu 28 Juni 2017 lalu.
Nani mengaku sudah 12 tahun tinggal di Bandung, mendampingi suami yang berdinas di TNI. Mengakui anaknya yang bukan orang Sunda asli, dirinya merasa tersinggung.
"Copot tuh gambar Garuda Pancasila, di sana tertulis Bineka Tunggal Ika. Polda Jabar sudah tidak mengakui arti kebhinekaan," katanya.
Sementara itu, orangtua peserta lainnya yaitu Warman mengaku, keputusan Kapolda Jabar yang memberlakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh calon, sangat disayangkan.
Bahkan, untuk menciptakan situasi kondusif, Warman akan mengambil jalur hukum dengan melaporkan tindakan Kapolda Jabar ke Propam mabes Polri dan ancang - ancang untuk mem PTUN kan kebijakan tersebut.
