- VIVA.co.id/Moh Nadlir
VIVA.co.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama dengan 13 ormas Islam menyatakan sikap untuk menuntut pemerintah segera menerbitkan Perppu pembubaran ormas anti-Pancasila.
Keberadaan ormas jenis ini dinilai meresahkan karena mengancam keberagaman Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.
"Kita harus kawal pembubaran ormas ini. Atas nama apa pun kalau mereka mengancam keberadaan Pancasila, UUD 1945, berarti mengancam keberlangsungan NKRI," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jakarta, Jumat 7 Juli 2017.
Meski tidak melakukan kekerasan tapi Aqil menilai gerakan pemikiran ormas ini secara masif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga Indonesia.
Terlebih radikalisme di Indonesia juga sudah semakin mengkhawatirkan. Aqil menyebut setidaknya ada 9 persen lebih orang menolak pembubaran ormas.
Sedangkan, ada 4 persen pemuda Indonesia yang simpati terhadap ISIS. Selain itu, data dari Kementerian Sosial juga menyebut ada 320 orang Indonesia yang ditampung dari ISIS di Suriah.
Ormas anti-Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia, kata Aqil, memang tidak melakukan kekerasan. Akan tetapi, mereka memiliki target yang prinsipnya mendirikan negara khilafah pada 2022.
Pemikiran ini juga sudah banyak mendapat kritik dari berbagai pihak. "Pemerintah harus tegas. Sejak dini harus dibubarkan melalui Perppu ormas mana pun yang merongrong Pancasila," tegasnya.
Muktamar ke-34 NU Membawa Kesejukan
Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama atau NU, telah menghasilkan ketua umum PBNU yang baru yakni KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk lima tahun ke depan.
