- Drs Syaefullah SH - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Direktur Wahid Foundation, Yenni Wahid melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Muhadjir Effendy di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Agustus 2017.
Dalam pertemuan itu, kedua tokoh membicarakan soal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang lima hari sekolah dan delapan jam belajar dalam sehari atau full day school, yang menjadi polemik dan ketegangan di kalangan masyarakat terutama NU.
"Beliau beri informasi, tak ada diberikan sekolah 8 jam (untuk) siswa, itu tidak ada. Dia bilang kalau anak belajar 8 jam kecapekan semua," kata Yenni Wahid.
Mengenai persoalan itu, bahwa sekarang sudah ada Peraturan Presiden yang dalam drafnya memperbolehkan kepada masing-masing sekolah, untuk menerapkan lima hari atau enam hari sekolah. Namun, bagi yang menerapkan sekolah lima hari ada penambahan waktu 1 jam 20 menit.
"Setelah adanya Perpres, SD (sekolahnya) sampai jam 12.10, SMP sampai jam 13.20, SMA tidak diatur dalam Prepres," ujarnya.
Yenni menuturkan, persoalan sekolah 8 jam belajar itu bukan diterapkan untuk murid. Tapi untuk para guru, agar tenaga pendidik itu dapat meningkatkan kapasitasnya dan bisa mendapatkan tunjangan profesi.
"Nah jadi banyak sekali kesalapahaman yang beredar dan semoga bisa tuntas. Jadi guru-guru selama ini kurang memenuhi jam pelajaran sehingga tak bisa mendapatkan sertifikasi dan tunjangan profesi," katanya.
Dengan adanya Prepres ini para guru mendapatkan tunjangan profesi, dalam ini kesejahteraan guru akan lebih terperhatikan pemerintah.
Menurut Yenni, delapan jam bagi guru, maka akan lebih banyak waktu guru memperhatikan porsi buat anak-anak didik di sekolah. Kemudian, persiapan mata pelajar yang akan diajarkan, dapat melakukan evaluasi belajar siswa, membimbing siswa, dan membimbing ekstra kurikuler.
"Pendidikan karakter akan menjadi lebih baik, guru bisa lebih paham anak ini ada masalah atau tidak, kena pengaruh radikalisasi atau bagaimana deteksi kasus narkoba," kata puteri mantan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid ini.
Yenni mengatakan, bahwa ada komitmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada komitmen untuk bersinergi dengan Madrasah Diniyah soal penguatan karakter siswa. "Sesuai dengan Undang- undang Sisdiknas memberikan karakter siswa," katanya.
