Mendagri Minta KPK Gencarkan OTT Kepala Daerah
- VIVA.co.id / Eka Permadi
"ASN juga tidak memiliki kapasitas yang cukup, sehingga korupsi di daerah sangat banyak," kata Laode.
Menurut Laode, KPK sejauh ini sudah membantu daerah-daerah agar dapat mencegah praktik korupsi. Hanya saja, harusnya Kemendagri selaku pimpinan pusatnya, memiliki terobosan atau regulasi yang baik, untuk mengatasi masalah ini, sehingga ke depan tidak terulang kembali praktik rasuah di pemerintahan daerah.
"Upaya-upaya KPK akan sia-sia tanpa peningkatan moral dan integritas aparat. Itu yang susah karena KPK tak bisa mengawasi orang per orang," ujarnya.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang juga prihatin dengan maraknya kepala daerah terjerat korupsi ini karena kejahatan tersebut selalu dilakukan bersama-sama pihak lain.
Apalagi, yang miris, ada analisa yang menyebut seorang pejabat 'diikat' perjanjian gelap oleh sejumlah oknum sejak awal pencalonan, yang membuat mereka kesulitan keluar dari jeratan transaksional.
"Kalau sudah begitu, mau pengawasan apa saja akan gagal, karena ruang gelap transaksional itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja," ujarnya.
Menurutnya, perbaikan sistem memang sangat penting untuk dilakukan. Namun dalam menjaga sistem tersebut memerlukan sumber daya manusia penegak hukum yang tidak sedikit.
"Kan KPK tidak 24 jam di tengah-tengah mereka. Tetapi bagi KPK, selama ada bukti, kami eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana yang kami tak bisa buktikan (saat ini), tetapi bisa terus berlanjut? Itulah, sistem pun tak efektif apabila KPK masih sepotong-sepotong. Untuk cepat berdampak jera, KPK perlu minimal ribuan penyelidik dan penyidik.” (mus)