Begini Proses Penerbitan Sertifikat Halal di BPJPH
Jumat, 13 Oktober 2017 - 21:08 WIB
Sumber :
- Bimas Islam Kemenag
"Pelaku usaha wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada produk usahanya," kata dia.
Soekoso menambahkan, BPJPH juga akan mempublikasikan penerbitan sertifikat halal setiap produk. Seluruh aturan proses sertifikasi halal ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama.
"Untuk produk yang dinyatakan tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan," ujarnya.
Lahirnya BPJPH ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tahun 2019, seluruh produk di Indonesia baik dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri wajib mempunyai sertifikat halal.
Pemerintah Undur Kewajiban Sertifikat Halal hingga 2028, Ini Produk yang Terdampak
Pemerintah kini tengah memperpanjang tenggat sertifikasi halal hingga tahun 2028 untuk sejumlah produk, termasuk makanan, kosmetik, obat, dan produk impor.
VIVA.co.id
18 Oktober 2026