Densus Antikorupsi, dari Ditolak Kapolri sampai Mendadak Ada
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Ketika itu, Sutarman menyebutkan bahwa polisi telah memiliki anggaran senilai Rp208 juta untuk penanganan kasus korupsi. "Anggaran yang digunakan itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang dikeluarkan. Sisanya digunakan menyidik lagi untuk meningkatkan target," kata Sutarman.
Apa yang dilontarkan Sutarman pun sejalan dengan DPR saat itu. Dalam pernyataannya, Wakil Ketua DPR saat itu, Priyo Budi Santoso bahkan menyebut bahwa kasus korupsi cukuplah ditangani oleh KPK.
Sehingga Polri cukup memfokuskan diri pada kasus terorisme dan narkoba. "KPK sudah cukup melakukan itu (pemberantasan korupsi) dengan segala prestasinya," katanya.
Solusi atau Masalah
![]()
FOTO: Aksi publik mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK
Seiring waktu, gagasan Densus Antikorupsi ini pun tenggelam. Namun kemudian mendadak 'hidup' lagi di tahun 2017.
Jenderal Tito Karnavian yang menjadi penerus Kapolri setelah Badrodin Haiti dan Sutarman, secara mengejutkan 'melahirkan' ide Densus Antikorupsi kembali.
Apalagi, Tito sendiri dalam uji kepatutan dan kelayakannya sebagai calon Kapolri pada Mei 2016, tak pernah menyinggung sedikit pun soal idenya mengenai korupsi.
Jika pun ada, satu-satunya gagasan Tito ke DPR soal korupsi adalah dengan membentuk tim internal antikorupsi dengan mengoptimalkan pembentukan zona integritas, sistem pelaporan harta kekayaan anggota Polri ke pengawas internal Polri. "(Lalu) Menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus dalam proses penyidikan," kata Tito dalam presentasinya ke DPR.
Namun apa hendak dikata, setahun usai itu Polri 'tiba-tiba' menelurkan ulang ide Densus Antikorupsi. Pagu anggaran yang sudah dikantongi Polri untuk 2018 sebesar Rp77,75 triliun kini hendak ditambah lagi senilai Rp35,64 triliun.
Lewat tambahan pagu itulah, Densus Antikorupsi ala Polri akan dibiayai. "Kita berharap di TA 2018 Densus Tipikor ini sudah bisa berjalan dan membantu kerja-kerja agenda pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Selasa, 19 September 2017.
![]()
FOTO: Uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Mei 2016
Dengan 'duit' itu, maka Densus Antikorupsi akan disediakan gedung baru, perekrutan personel, dan lain sebagainya.
Sejauh ini, KPK sepertinya bergeming dengan ide Densus Antikorupsi ala Polri itu. Lembaga antirasuah ini mengisyaratkan dukungannya agar lembaga baru ini bisa berjalan.