Densus Antikorupsi, dari Ditolak Kapolri sampai Mendadak Ada
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Salah satu alasannya yakni, dengan adanya densus baru ini maka kasus recehan bisa menjadi 'santapan' Polri lewat tim barunya.
"Selama ini KPK menghadapi kasus di atas Rp1 miliar. Terus yang di bawah Rp1 miliar seperti apa? Siapa yang menangani? Bagaimana orang yang (korupsi) Rp50-100 ribu? KPK kan gak bisa ambil yang segitu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
![]()
FOTO: Aksi demo masyarakat soal kasus korupsi e-KTP
Apa pun itu, korupsi memang masalah luar biasa di Indonesia. Fakta bahwa Indonesia duduk di urutan 90 dari 176 negara untuk kasus indeks persepsi korupsi menjadi catatan penting.
"Yang dibutuhkan adalah upaya serius pemerintah untuk menangani masalah korupsi di akarnya. Pemerintah perlu melakukan reformasi fundamental," ujar peneliti Transparansi International Finn Heinrich beberapa waktu lalu.
Ya, semakin banyak lembaga antikorupsi memang baik. Namun ini soal efektif. Melimpahnya lembaga antikorupsi bisa jadi menyedot anggaran negara, namun belum bisa menjadi jaminan korupsi menurun. Selama mentalitas korupsi masih mendarahdaging di tubuh penegak hukum. (mus)