VIVA – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengkritik karena seharusnya secara etika persoalan densus tipikor dibahas lebih dulu dalam rapat kabinet. Sehingga, pemerintah memiliki kajian hukum yang serius atas hal ini.
"Saya enggak ngerti. Kayanya presiden dan wapres punya kantor masing-masing. Dan ngomong masing-masing. Padahal seharusnya mereka itu kantornya cuma satu. Presidensialisme itu ya presiden, jangan ada yang lain-lain," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017.
Ia sangat menyayangkan pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang sepertinya tidak sependapat dengan Presien Jokowi terkait hal ini. Seharusnya posisi presiden dan wapres bentuknya dwi tunggal.
"Enggak boleh banyak kirim pesan yang enggak jelas. DPR ini boleh beda pendapat tapi kalau di eksekutif ini enggak boleh beda pendapat. Tolonglah itu diperhatikan. Apalagi ini tema-tema yang serius," kata Fahri.
Ia menyesalkan sekali sinyal perbedaan pendapat pemerintah yang masih terjadi sampai tahun ketiga pemerintahan ini. Sebab pemerintahan seperti masing-masing.
"Etikanya, jangan manajemennya itu manajemen pasar kelontong ya. Harusnya hasil rapat di DPR ini oleh Presiden dan Wapres itu dibawa dulu ke rapat kabinet."
Ia menjelaskan bahwa Komisi III DPR merupakan lembaga negara. Sehingga merespons persoalan yang ada di DPR jangan sampai direspons seperti di pinggir jalan.
"Ajak rapat dulu. Presiden undang Menkopolhukam, Kapolri diundang, Jaksa Agung diundang membahas hasil rapat di DPR. Habis itu harus bikin statement. Jangan perdebatan sengit di DPR, itu ditanggapi kaya sambil lalu," kata Fahri. (one)
