- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik usulan Polri membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi.
Dalam siaran persnya MUI menilai, korupsi adalah tindakan yang tidak dibenarkan syariat Islam, dan haram dilakukan karena merugikan rakyat dan negara. MUI memahami usulan pembentukan densus Antikorupsi. Selama lembaga itu difungsikan untuk memperkuat institusi Polri.
"Yang lebih penting lagi, dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan nanti, tak terjadi tumpang tindih dengan institusi lain yang memiliki fungsi sama seperti KPK," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, Kamis, 19 Oktober 2017.
Saat ini, kata Zainut, masalah korupsi sudah merambah ke segala bidang kehidupan. Karena itu butuh kerja sama antara penegak hukum untuk memberantasnya. "(Korupsi) tidak cukup hanya ditangani oleh KPK saja," kata Zainut.
Di bagian lain, Zainut berharap semua pihak tidak perlu saling curiga atas wacana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri.
Ia mengingatkan agar semuanya dapat duduk bersama melakukan kajian yang mendalam supaya dapat solusi yang maslahat untuk kepentingan pemberantasan korupsi dan penyelamatan uang negara.
"Sehingga kebocoran uang negara nantinya bisa ditekan, pembangunan nasional bisa dimaksimalkan, dan hasilnya dapat dirasakan seluruh masyarakat di Indonesia," ujarnya. (mus)
MUI Sumatera Barat Tolak Larangan Salat Idul Adha
MUI Sumatera Barat meminta pemerintah untuk menekankan protokol kesehatan selama pelaksanaan salat Idul Adha.
