Sidang DPR Aceh Diwarnai Pengibaran Bendera Bulan Bintang

VIVA – Sidang paripurna keempat dalam agenda penetapan qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P-APBA) Tahun Anggaran 2017, diwarnai aksi pengibaran dan penyerahan bendera bulan bintang dari Dewan Aceh ke Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di gedung utama DPR Aceh, pada Selasa 31 Oktober 2017.

Baca Juga

Tanggap Darurat Bencana Aceh Kembali Diperpanjang hingga 8 Januari 2026

Aksi itu dilakukan oleh Dewan asal Partai Aceh, Azhari Cagee. Ia memberikan langsung kepada Wakil Gubernur dengan tujuan agar Pemerintah Aceh membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengibaran bendera Aceh secara legal. 

"Jangan hanya soal anggaran, pemilu dan sebagainya saja yang mengacu UU Pemerintah Aceh, bendera dan lambang Aceh yang sudah memiliki qanun malah dilarang berkibar, ini ada apa?" kata Azhari. 

Baca Juga

Tak Ada Bank Konvensional, Pemprov Aceh Khawatir Atlet PON Tak Bisa Tarik Uang

Menurutnya, banyak warga yang ditangkap karena mengibarkan bendera bulan bintang. Padahal, katanya, bendera itu sudah memiliki payung hukum, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh. 

"Saya meminta agar Pemerintah Aceh segera mem-pergub-kan bendera dan lambang Aceh, agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi, seperti penangkapan hanya gara gara menyimpan bendera bulan bintang," ujarnya. 

Baca Juga

Pemerintah Aceh Izinkan Bank Konvensional Beroperasi Kembali

Berdasarkan pantauan VIVA, aksi yang dilakukan Azhari dengan memberikan bendera bulan bintang ke Wakil Gubernur Aceh juga diapresiasi anggota dewan lain.

Menurut Ketua DPR Aceh, Tgk Muharruddin, proses lambang dan bendera Aceh sudah melalui proses perundangan, sebagaimana yang termaktub dalam MoU Helsinki. 

"Kita ingin menyatukan hakikat bendera itu, merah putih tetap di atas dan bersanding di bawahnya bendera Aceh," katanya.

Berdasarkan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh diberi sebuah status khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam batas-batas tertentu, Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur diri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lain di Indonesia.

Status khusus yang diperoleh Aceh, di antaranya dibolehkan memiliki partai politik yang dilokalisasi keikutsertaannya dalam pemilu di wilayah Aceh, dan dibolehkan memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman itu, Pemerintah Indonesia bersama DPR lalu mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006.

Halaman Selanjutnya

Sebagaimana dalam Nota Kesepahaman, Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga mengatur bahwa Aceh berhak memiliki bendera, lambang, dan himne tersendiri, yang tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh.