Sidang DPR Aceh Diwarnai Pengibaran Bendera Bulan Bintang

Anggota Dewan Aceh mengibarkan bendera bulan bintang dalam rapat paripurna di gedung DPR Aceh pada Selasa, 31 Oktober 2017.
Anggota Dewan Aceh mengibarkan bendera bulan bintang dalam rapat paripurna di gedung DPR Aceh pada Selasa, 31 Oktober 2017.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Dani Randi

VIVA – Sidang paripurna keempat dalam agenda penetapan qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P-APBA) Tahun Anggaran 2017, diwarnai aksi pengibaran dan penyerahan bendera bulan bintang dari Dewan Aceh ke Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di gedung utama DPR Aceh, pada Selasa 31 Oktober 2017.

Aksi itu dilakukan oleh Dewan asal Partai Aceh, Azhari Cagee. Ia memberikan langsung kepada Wakil Gubernur dengan tujuan agar Pemerintah Aceh membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengibaran bendera Aceh secara legal. 

"Jangan hanya soal anggaran, pemilu dan sebagainya saja yang mengacu UU Pemerintah Aceh, bendera dan lambang Aceh yang sudah memiliki qanun malah dilarang berkibar, ini ada apa?" kata Azhari. 

Menurutnya, banyak warga yang ditangkap karena mengibarkan bendera bulan bintang. Padahal, katanya, bendera itu sudah memiliki payung hukum, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh. 

"Saya meminta agar Pemerintah Aceh segera mem-pergub-kan bendera dan lambang Aceh, agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi, seperti penangkapan hanya gara gara menyimpan bendera bulan bintang," ujarnya. 

Berdasarkan pantauan VIVA, aksi yang dilakukan Azhari dengan memberikan bendera bulan bintang ke Wakil Gubernur Aceh juga diapresiasi anggota dewan lain.

Menurut Ketua DPR Aceh, Tgk Muharruddin, proses lambang dan bendera Aceh sudah melalui proses perundangan, sebagaimana yang termaktub dalam MoU Helsinki.