JK Sebut UU Tipikor Jadi Lemah karena MK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah).
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fajar GM

VIVA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum terhadap tindakan pemberantasan korupsi, saat ini sudah berkurang kekuatannya jika dibandingkan dahulu. Hal itu disebabkan oleh dikabulkannya uji materi terhadap Pasal 2 dan 3 UU Tipikor oleh Mahkamah Konstitusi pada Januari lalu.

img_title Yusril Soroti Definisi Korupsi di Indonesia Terlalu Luas, Investor Bisa Kabur

"Sebenarnya Undang-Undang Tipikor sekarang ini tidak lagi sekeras dahulu," ujar JK saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2017.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Uji materi mengubah ketentuan dengan redaksi 'dapat merugikan keuangan negara' menjadi hanya 'merugikan keuangan negara'. Dengan demikian, dugaan terhadap suatu tindakan korupsi baru dapat disidik jika korupsi sudah terjadi. Menurut JK, hal itu membuat aparat hukum baru dapat seoptimal mungkin menindak korupsi setelah bukti-bukti tindakan korupsi menjadi begitu kuat.

img_title Komnas HAM Usul Hak Korban Korupsi Masuk UU Tipikor

Sebagai tindak lanjut dari perubahan ketentuan itu, JK meminta aparat-aparat pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan meningkatkan kinerjanya supaya tindakan penanganan korupsi tidak hanya dilakukan setelah korupsi terjadi. Caranya, adalah sinergi antara sejumlah lembaga pengawas, mulai dari BPKP, KPK, BPK, hingga Polri, sehingga korupsi bisa dicegah.

"Hukum tindak pidana korupsi itu sudah lebih ringan," ujar JK. (mus)

img_title KPK Harap Suap Sektor Swasta Masuk Pembahasan Revisi UU Tipikor
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Tegaskan Pasal Kerugian Negara Tak Dihapus dari UU Tipikor, Ini 4 Usulan Perubahannya

Luhut menegaskan pasal kerugian negara tetap ada dalam UU Tipikor. DEN mengusulkan empat pembenahan, termasuk Business Judgment Rule dan aturan keuangan BUMN.

img_title
VIVA.co.id
28 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut