- VIVA/Dwi Royanto
VIVA – Kepolisian Daerah Jawa Tengah membentuk satuan tugas khusus antikampanye hitam atau black campaign jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018. Satgas ini dibentuk guna mengantisipasi ujaran kebencian dan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat memecah persatuan.
Jajaran kepolisian mulai bersiap jelang menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018. Dua wilayah potensial yang akan menggelar pilkada tahun ini antara lain Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Masing-masing wilayah telah menyiagakan personelnya untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kampanye hitam selama pilkada berlangsung.
Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Condro Kirono, mengatakan, Polda Jateng telah membentuk satgas anti-black campaign beranggotakan para personel dari tim cyber crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Intelkam serta Humas Polri. Tim ini akan patroli berselancar di dunia maya, memantau isu yang berkembang.
"Masyarakat jika menemukan ujaran kebencian dan SARA bisa mengirim hastag #satgasantiblackcampaignjawatengah," tutur Condro usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018 di Semarang, Jumat, 5 Januari 2018.
Nantinya, satgas bentukan polisi itu akan bersinergi dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jika ditemukan postingan yang mengandung ujaran kebencian dari pasangan calon, tim sukses atau partai politik, maka penindakan akan langsung diserahkan kepada Gakkumdu.
Namun, jika postingan ujaran kebencian itu muncul dengan tidak ada namanya, penindakan akan diproses melalui UU ITE.
"Selain ujaran kebencian, juga kampanye hitam yang memecah belah, memfitnah, mencemarkan nama baik. Misalkan ada spanduk mengandung SARA bisa difoto saja dan kirimkan ke satgas, akan kami tangani. Kami proaktif dan tidak menunggu," tutur Condro.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Lukas Akbar Abriar, menambahkan, satgas ini akan bekerja terhitung masa pendaftaran pasangan calon pada 8-10 Januari 2018. Meski hingga saat ini belum ada pasangan calon, pihaknya sudah dapat memetakan dari koalisi partai yang akan bertarung dalam Pilkada Jateng.
"Sudah kami petakan koalisi partai khususnya jelang pemilihan gubernur Jateng," ujarnya. Polda Jateng menerjunkan 21.566 personel untuk pengamanan. Jumlah itu di-backup 6.000 personel TNI serta Linmas.
Satgas SARA
Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Barat juga mengantisipasi ancaman serupa, eksistensi penyebaran ujaran kebencian dan SARA di dunia maya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 16 kabupaten kota dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto menjelaskan, dalam pengamanan Pilkada 2018, Polda Jabar menyiagakan 21 ribu pasukan dan dibantu 2.700 petugas TNI.
"Tadi diamanatkan bentuk tim Siber, patroli di dunia maya, kalau sudah ada konten-konten mengarah ke UU ITE, kami lidik dan tindak," ujar Agung usai Gelar Pasukan Mantap Praja Lodaya Pengamanan Pilkada 2018 di Gasibu Kota Bandung Jawa Barat, Jumat 5 Januari 2018.
Mantan kakorlantas Polri ini menilai daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak memiliki karakter kerawanan berbeda-beda. Kendati demikian, ia yakin dengan karakter masyarakat Jabar yang religius dan santun, dapat menciptakan Pilkada Jabar aman dan kondusif.
Bahkan, pihaknya mengimbau para calon yang maju di pilkada serentak dan Pilgub Jabar menstimulus para pendukung untuk menciptakan suasana kondusif. "Saya imbau siapa pun pasangan calon kampanyelah sesuai (arahan) KPU dan Bawaslu. Saya imbau masyarakat, ini pesta demokrasi, pesta rakyatnya," katanya.
