- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akan menerbitkan aturan atau maklumat yang dituangkan dalam Telegram Rahasia (TR) untuk menjaga netralitas anggota Polri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Selain itu, dia juga akan melakukan video conference dengan jajaran Kapolda dan Kapolres untuk memberi imbauan terkait netralitas Polri.
"Nanti saya akan mengeluarkan TR arahan bagi seluruh jajaran Polri agar tetap memegang netralitas. Kemudian saya akan melakukan video conference," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2018.
Ia menuturkan, masyarakat atau lembaga lainnya juga bisa mengawasi Polri untuk menjaga netralitas. Apalagi, ia menyebut di era keterbukaan semua bisa saling mengawasi. "Masyarakat juga banyak lembaga atau ormas kemudian Komisi III DPR, ada ombudsman (bisa awasi). Saya kira di era keterbukaan ini semua bisa mengawasi para Pati (perwira tinggi) Polri," katanya menambahkan.
Jika nantinya terbukti ada anggota Polri tak netral, ia menegaskan pihak Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) akan melakukan penindakan. "Kalau ada yang tidak netral kita laporkan ke internal. Ada Propam oleh Irwasum."
Untuk diketahui, dalam Pilkada 2018 ini dilakukan serentak di 171 daerah dengan pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Dari 171 daerah ini, ada anggota Polri ikut terjun pada Pilkada 2018.
Dari beberapa anggota Polri, ada tiga jenderal yang ikut dalam pesta demokrasi tersebut yakni, Irjen Pol Murad Ismail di Pilkada Maluku, Irjen Pol Safaruddin di Pilkada Kalimantan Timur dan Irjen Pol Anton Charliyan di Pilkada Jawa Barat. (mus)
3 Tahun Jadi Kapolri, Tito Karnavian: Saya Cukup Berat Bertugas
Tito resmi menjadi Mendagri pada 23 Oktober 2019 lalu.
