- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA - Kahar Muzzakir resmi dilantik menjadi Ketua Komisi III yang baru, menggantikan Bambang Soesatyo, yang menjadi Ketua DPR. Kahar membantah anggapan, jika dirinya ditunjuk untuk mengamankan kasus hukum, khususnya kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
"Saya tidak bisa mengamankan kasus gitu loh. Bagaimana caranya mengamankan kasus," kata Kahar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Januari 2018.
Kahar mengatakan, yang menunjuknya bukanlah Novanto, atau pun loyalis Novanto. Melainkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menurutnya, penunjukannya juga tak menimbulkan kontra.
"Yang nunjuk saya bukan Novanto. Yang nunjuk saya, ketua umum yang namanya Bapak Airlangga yang kebetulan masih menjadi Menper, dan sekjennya pada saat itu masih Pak Idrus Marham, yang sekarang menjadi Mensos. Pak Nov sudah tidak menjadi Ketum," ujar Kahar.
Sementara mengenai targetnya sebagai Ketua Komisi bidang hukum ini, Kahar mengaku belum mengetahuinya. Kahar hanya berharap agar program legislasi di Komisi III bisa selesai tepat waktu.
"Lembaga DPR ini kan musyawarah mufakat. Target-targetnya utamakan penyelesaian KUHP itu saja dalam waktu dekat," kata Kahar.
Kahar juga punya keinginan, agar hubungan Komisi III dengan mitra-mitra kerjanya bisa berjalan lebih harmonis. Termasuk, membuat hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DPR menjadi lebih akrab.
"Kita bikin dingin dunia ini. Tidak perlu panas, nanti kepanasan semua. Nanti, ada orang buka baju kan susah kita. Kita perbaiki semua hubungan, karena dengan hubungan baik itulah segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar, jangan menciptakan ketegangan," kata dia.
