VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, salah satu pembahasan yang dilakukan di bidangnya dalam National Summit 2009 adalah tentang Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Untuk optimalisasi dalam hal ini, komisi pembahasan pun merekomendasikan penguatan lembaga aduan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Djoko seusai National Summit 2009 di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, 30 Oktober 2009. "Akan dilakukan penguatan lembaga pengaduan masyarakat. Sehingga dapat juga melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik," kata Djoko.
Pembahasan dalam National Summit 2009 juga melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang selama ini berjalan dalam birokrasi pemerintahan. "Apakah selama ini sudah memenuhi pelayanan masyarakat. Seperti pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) misalnya," tutur mantan Panglima TNI ini.
Karena itu salah satu rekomendasi yang dilaporkan bidang politik, hukum, dan keamanan ke Wakil Presiden Boediono dalam National Summit 2009 adalah peningkatan pelayanan publik secara elektronik. "Agar lebih cepat dalam memberikan pelayanan," ujar Djoko.
Pemerintah juga akan meningkatkan kemampuan aparatur daerah. Dengan demikian, semua rekomendasi perbaikan diharapkan dapat mengurangi kendala yang menjadi penyumbat pembangunan. "Bagaimana mengurai sumbatan yang ada untuk percepatan pembangunan," kata Djoko.
hadi.suprapto@vivanews.com
Kasus Korupsi Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Cegah Eks Ketua DPD Gerindra Malut ke Luar Negeri
Status Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.
