Din Sebut Politik Identitas di Pilkada Wajar Saja

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin,
Sumber :
  • Nur Faishal/Surabaya

VIVA - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan pilkada 2018 bisa saja diwarnai oleh konflik. Oleh karena itu, dia meminta aparat kepolisian dan pihak-pihak lainnya untuk waspada.

"Potensi itu pasti ada," kata Din di Kampus UMY, Yogyakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Menurutnya, dalam pilkada menonjolkan politik identitas adalah hal yang wajar. Namun demikian, tidak menampilkan wajah ekstrem dan absolutisme serta tidak boleh "pokoke".

"Ya kalau semua pokoke, ya sudah," katanya.

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban juga mengatakan rakyat Indonesia sudah cerdas dalam menghadapi pilkada karena sejumlah daerah juga telah melaksanakan pilkada sehingga dengan kedewasaan itu pilkada akan berjalan baik.

"Ya potensi konflik ada tapi pilkada akan berjalan lancar," katanya.

Pilkada sendiri akan terjadi konflik etik penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemerintah tidak bisa berbuat adil bahkan curang. "Kuncinya satu harus bisa bertindak adil," tuturnya.

Pada 2018, sebanyak 171 wilayah menggelar pilkada secara serentak. Dari jumlah itu, yang menjadi perhatian adalah pilkada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. (ase)

Pilkada Diundur Jadi Desember 2020, Jumlah Pemilih Bertambah 450 Ribu
Mendagri ?Tito Karnavian di Medan, Sumut, Jumat, 3 Juli 2020.

Pilkada Serentak di Sumut, Mendagri: Semua Siap

Pilkada serentak ini harus mengikuti protokol kesehatan.

img_title
VIVA.co.id
3 Juli 2020