- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, meminta kepada semua pihak tak lagi memperpanjang perihal pernyataannya yang kadung polemik terkait penundaan status tersangka seorang calon kepala daerah.
Semakin dia memberikan sanggahan terkait ucapannya itu, ia melihat akan semakin memperkeruh suasana dan seakan membenturkan dirinya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Polhukam nanti diadu-adu menimbulkan kegaduhan. Itu tidak bagus," ucap Wiranto di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.
Ia mengatakan, terkait ucapannya belum lama ini hanya imbauan. Politikus Partai Hanura itu menilai, KPK sebagai lembaga independen tidak bisa dipengaruhi apalagi dikaitkan dengan urusan politik.
"Itu sesuatu yang silakan dilakukan, boleh dan tidak, juga tidak apa-apa," ucap Wiranto.
Sebelumnya, Wiranto mengimbau agar KPK menunda rencana mereka mengumumkan sejumlah peserta pilkada serentak 2018 yang berkaitan kasus korupsi.
Ia menilai, andaipun dilakukan penundaan, ancaman hukum bagi pelaku korupsi tetap ada. Hanya saja, bila dilakukan di waktu saat ini, bisa menimbulkan kegaduhan politik.
"Penundaan semata-mata untuk tidak menimbulkan syak wasangka. Tidak menimbulkan satu tuduhan bahwa KPK masuk dalam ranah politik," kata Wiranto, Selasa, 13 Desember 2018.
"Kalau kemudian tidak mau (ikuti imbauan), silakan saja. Namanya bukan pemaksaan," Wiranto menambahkan. (ase)
