Dijanjikan Jabatan Menteri, Mahyudin Sebut Omong Kosong

Calon Ketua Umum Partai Golkar nomor urut empat Mahyudin (kanan).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wira Suryantala

VIVA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar, Mahyudin, mengakui telah diminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar dirotasi dari jabatannya agar mudah ketika mendapatkan jabatan menteri. Ia menilai hal itu omong kosong.

Mahyudin: Kita Harus Belajar dari Negara Lain Terapkan Bikameral

"Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi. Penyegaran. Supaya Pak Mahyudin banyak jabatan. Jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan bullshit saja yang begitu," kata Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.

Ia mengatakan Airlangga hanya mengklaim sudah bertemu dirinya dan ia setuju. Padahal, ia belum menyatakan setuju dicopot dari jabatannya saat ini. Ia menduga pencopotannya ini karena persoalan perbedaan gaya politik.

Mahyudin: Amandemen UUD Jangan Hanya PPHN, tapi Penguatan Bikameral

"Saya sih menyikapi dengan dingin saja. Bahwa mungkin karena saya ada perbedaan gaya politik dengan ketua umum. Bisa jadi ini karena masalah suka dan tidak suka," kata Mahyudin.

Ia mengakui memang sejak Munas Golkar lalu, terdapat kesepakatan agar Titiek Soeharto tak maju sebagai calon ketua umum. Tapi Titiek dipromosikan menjadi Wakil Ketua MPR. Saat itu, ia menilainya sebagai hal yang biasa dalam politik.

DPD RI Merasa Belum Diberi Kewenangan Legislatif yang Memadai

"Saya tidak mau berkonflik. Tapi saya akan membela diri dan hak saya. Partai Golkar kan bukan punya pak Airlangga sendirian. Milik semua termasuk saya," kata Mahyudin.

Sebelumnya, rapat pleno yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memutuskan beberapa hal, salah satunya terkait pergantian kursi Wakil Ketua MPR. Golkar sepakat akan mengajukan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menggantikan Mahyudin.

Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI

Wakil Ketua DPD Curhat Soal Kewenangan yang Belum Maksimal

Upaya memperkuat peran DPD menurut Mahyudin membutuhkan soliditas angggota DPD, untuk itu konsolidasi internal kelembagaan menjadi sangat penting.

img_title
VIVA.co.id
1 Oktober 2021