Bantah Ditawari Menteri, Mahyudin: Tapi Pengembangan Karir

Wakil Ketua MPR Mahyudin
Sumber :

VIVA – Wakil Ketua MPR asal Fraksi Golkar, Mahyudin mengklarifikasi soal adanya kemungkinan tawaran menteri jika ia mau melepaskan kursi jabatan di MPR.

Mahyudin: Kita Harus Belajar dari Negara Lain Terapkan Bikameral

"(Tawaran menteri) Ini frame yang dibuat teman-teman seakan-akan saya berbicara ada tawaran menteri sampai Pak Jusuf Kalla juga mengomentari kalau menteri urusan presiden," kata Mahyudin di gedung DPR, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.

Ia menjelaskan, Airlangga hanya menyampaikan ada kesempatan yang diberikan padanya di banyak posisi. Termasuk kalau ada peluang menjadi menteri.

Mahyudin: Amandemen UUD Jangan Hanya PPHN, tapi Penguatan Bikameral

"Pak Airlangga menyampaikan untuk memberi kesempatan saya di banyak posisi supaya nanti kalau ada peluang menteri, mungkin bisa ditawarkan untuk jadi menteri. Jadi bukan ditawari untuk jadi menteri, tapi ditawari pengembangan karier," kata Mahyudin.

Sebelumnya, rapat pleno yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar memutuskan beberapa hal, salah satunya terkait pergantian kursi Wakil Ketua MPR. Golkar sepakat akan mengajukan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menggantikan Mahyudin.

DPD RI Merasa Belum Diberi Kewenangan Legislatif yang Memadai

Wakil Ketua MPR Fraksi Golkar, Mahyudin mengakui telah diminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar dirotasi dari jabatannya agar mudah ketika mendapatkan jabatan menteri. Ia menilai hal itu omong kosong.

"Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi. Penyegaran. Supaya Pak Mahyudin banyak jabatan, jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan bullshit saja yang begitu," kata Mahyudin di gedung DPR, Jakarta, Senin 19 Maret 2018. (mus)

Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI

Wakil Ketua DPD Curhat Soal Kewenangan yang Belum Maksimal

Upaya memperkuat peran DPD menurut Mahyudin membutuhkan soliditas angggota DPD, untuk itu konsolidasi internal kelembagaan menjadi sangat penting.

img_title
VIVA.co.id
1 Oktober 2021