- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menanggapi wacana agar pilkada diubah melalui DPRD. Ia menegaskan sejak dulu Gerindra memang mengharapkan pilkada melalui DPRD.
"Itu kan sampai 2-3 tahun lalu kita selalu ribut soal itu. Karena tak pernah berpikir substansi. Hanya berpikir kepentingan jangka pendek," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa 10 April 2018.
Ia mengatakan kalau sudah ada presiden baru saja wacana tersebut dikaji lagi. Sebab bisa dikatakan wacana ini terlambat. Saat itu Gerindra dalam posisi kalah dalam mengambil keputusan.
"Kami berpendapat jangan langsung tapi melalui DPRD. Kita nggak boleh lupa lah. Sekarang jejak digital juga banyak," kata Fadli.
Menurutnya, untuk menekan korupsi saat pilkada dilakukan DPRD tentu harus ada mekanismenya. Misalnya kalau ketahuan maka harus didiskualifikasi.
"Kalau potensi itu selalu ada, tapi itu lebih kecil. Tapi seperti saya tadi katakan, itu sudah terlambat lah. Nanti kalau sudah ada presiden baru kita kaji dengan lebih dalam," kata Fadli.
Menurutnya, pilkada melalui DPRD tentunya akan lebih murah dan efisien. Potensi korupsi juga lebih kecil.
"Dulu kalau ngga salah Ahok keluar dari Gerindra gara-gara soal itu. Karena Gerindra berposisi mendukung soal pemilihan pilkada yang dipilih DPRD. Terus dia keluar karena ngga setuju. Kok sekarang mau bolak balik," kata Fadli.
Ia pun ingin agar persoalan ini dikaji dan diperdebatkan secara mendalam dan substansial. Gerindra sebenarnya sudah melakukannya.
"Jadi pemerintah ini jangan hanya membahas kulit-kulitnya lah. Membahas sistem itu secara mendalam," kata Fadli
