VIVA – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mempersilakan jika pemerintah tak menyetujui anggaran pembangunan gedung baru DPR. Namun ia meminta agar jangan seolah-olah DPR yang diposisikan paling ngotot membangun gedung baru.
"Jangan DPR dijadikan sasaran tembak terus. Jangan DPR yang digebukin terus. APBN itu keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR. Kalau pemerintah enggak setuju silakan. Tapi jangan seolah-olah DPR ngotot," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 19 April 2018.
Gedung DPR menurutnya bukan milik anggota-anggota DPR melainkan aset negara. Oleh karena itu ia meminta agar pemerintah dan masyarakat bisa memandang persoalan ini secara bijak.
"Poin-poin mana yang komoditas politik harus dipisahkan dengan kebutuhan infrastruktur gedung yang memang dibutuhkan. Bayangkan besok anggota DPR nambah jadi 570 lebih. Tentu secara logika membutuhkan ruang lebih banyak. Ini tinggal political will dari pemerintah saja," kata Taufik.
Ia menegaskan pemerintah perlu menggunakan logika bahwa ruangan di Gedung DPR memang perlu ditambah.
"Memang sesuatu yang logis juga manakala sekarang ke arah pesta demokrasi kan harus persiapan-persiapannya, harus melibatkan anggota fraksi di DPR. Lalu siapa yang kontrol walau yang melaksanakan bukan anggota DPR yaitu pihak dari pemerintah Kementerian PUPR misalnya atau BUMN yang ditunjuk tentunya membutuhkan fungsi pengawasan," kata Politikus PAN ini.
Menurutnya, pembangunan gedung baru DPR juga bergantung pada keputusan politik antara DPR dan pemerintah. Ketika sudah menjadi UU APBN, kementerian keuangan hanya tinggal melaksanakan keputusan di dalamnya.
"Misal ada ketentuan kebutuhan anggaran DPR. Secara mekanisme, secara tata kelola pengelolaan anggaran sudah memenuhi kualifikasi dan syarat. Sudah pembahasan. Tinggal detik terakhirnya bukan pada DPR, tapi pasa pemerintah," katanya.
DPR saat ini tengah menunggu keputusan dari pemerintah sebagaimana rapat terakhir mengenai gedung baru ini. Taufik mengatakan, Parlemen merasa lelah sebagai pihak yang tertuduh berambisi dengan gedung baru.
"Ini bukan komunitas politik. Ini kebutuhan gedung. DPR enggak cawe-cawe di situ. Selama ini yang digebuki DPR terus. Yang dicaci maki DPR terus," ujar dia.
