- VIVA/Yandi Deslatama
VIVA - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, menanggapi survei Charta Politika yang menyebut partainya terancam tak ada pemilih saat pemilihan legislatif 2019. Ia pun masih meyakini ada kerinduan masyarakat pada Soeharto. Peluang tersebut yang akan digunakan Berkarya 'menangkap' pemilih.
"Saya tak mau ambil pusing survei Charta, yang mungkin hanya ambil sampel anak-anak kafe di kota. Belakangan ini kami melihat munculnya kerinduan enaknya zaman Pak Harto di berbagai daerah di tanah air. Kami tidak ragu-ragu untuk menangkap peluang itu," kata Priyo melalui pesan singkat, Selasa, 22 Mei 2018.
Menurutnya, ada demam kerinduan enaknya zaman Soeharto. Ia pun menyebut survei Indo Barometer telah menunjukkan hal tersebut. Partainya pun telah menyiapkan strategi yang matang agar lolos ke parlemen.
"Kami sudah menyiapkan strategi yang matang, tapi sudah tentu tak mungkin dibeberkan terbuka," kata Priyo.
Partainya pun sudah menargetkan agar bisa memenangkan kursi sekurangnya 80 kursi DPR. Ia memastikan target ini sudah melalui kalkulasi yang matang.
"Kami tidak ingin hanya sekedar lolos dari lubang threshold 4 persen. Kami ingin menjadi partai pemenang pemilu 2019 atau paling tidak masuk 5 besar. Jika dipercaya rakyat, kami siap mengambil alih kekuasaan politik di parlemen dan kami akan abdikan untuk Indonesia yg lebih baik," kata Priyo.
Sebelumnya, Lembaga survei Charta Politika merilis potensi pertarungan partai politik pada saat pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Dalam surveinya, Charta Politika menyebut ada dua partai yang terancam tidak mendapat dukungan dari masyarakat salah satunya adalah Partai Berkarya yang dipimpin Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
"Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Parta Berkarya tidak mendapatkan suara di (survei) sini," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.
Partai Berkarya Tommy Soeharto Menang Banding Melawan Menkumham
Konflik internal di Partai Berkarya bermula sejak Juli 2020. Saat itu, sempat digelar kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
