- ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan adanya tindakan berat sebelah pihak pemerintah kepada pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menjelang pencoblosan Pilgub Jabar, Rabu, 27 Juni 2018. SBY menyinggung penggeledahan yang dilakukan Pemprov Jabar di bawah pimpinan Penjabat Gubernur M. Iriawan.
"Di Jawa Barat yang baru saja dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa Penjabat (Pj) Gubernur. Kalau tidak salah sekarang merembet ke rumahnya calon wakil gubernur," kata SBY di Bogor Jawa Barat, Sabtu 23 Juni 2018.
Menurutnya, hal tersebut sangat disayangkan terjadi. Bahkan, ia mempertanyakan keadilan kenapa hanya pasangan Deddy-Dedi yang menjadi target penggeledahan. Duet Deddy-Dedi merupakan pasangan yang diusung Demokrat bersama Golkar.
"Mengapa hanya pasangan ini? Mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan, padahal dari sebagian mereka anggota legislatif sebelumnya," ujarnya.
Meski demikian, SBY tak menampik kecurangan kelompok-kelompok kepada pasangan Deddy-Dedi banyak terjadi.
"Terlalu banyak, ini sebagian kecil yang rakyat ketahui, yang pasangan lain ketahui, yang saya dapat laporannya," lanjutnya.
Terkait hal itu, SBY menyebut ada peran institusi dari kejadian tersebut. Pihaknya meminta agar netralitas di Pilkada Jabar wajib dilakukan.
"Oleh karena itu, demi jujur adil, saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah Negara. Netral lah pemerintah, netral lah BIN, TNI, Polri," katanya.
Sementara, Deddy Mizwar menambahkan, penggeledahan tersebut terjadi dua kali setelah dirinya dinyatakan menjadi calon gubernur.
"Kayanya saya maling atau apa?, sudah lama. Dua kali. Diperiksa apakah kami menggunakan fasilitas negara atau tidak. Barang kali kurang yakin penjabat baru. Saya kira ini berlebihan," sebutnya.
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
