Golkar Minta Bahas Cawapres Bareng Partai Koalisi

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Partai Golkar menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Joko Widodo untuk menentukan siapa yang dipilih sebagai calon wakil presiden untuk 2019. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan cawapres dibahas bersama dengan partai politik pendukung.

Kembali Mencuat, Golkar Tak Ingin Berandai-andai Soal Kabar Jokowi Gabung

"Yang perlu ditekankan, kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Jokowi siapa calon wakil presidennya, yang mempertimbangkan tentu mekanisme partai-partai politik yang telah menyatakan dukungannya kepada Pak Jokowi, itu sama-sama membahasnya," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan dalam sambungan teleponnya pada sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Juli 2018.

Menurutnya, pembahasan cawapres bersama-sama dimaksudkan agar partai politik pengusung Jokowi tak merasa ditinggalkan.

Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta

"Jadi tidak ada partai politik yang merasa ditinggalkan di dalam proses penentuan calon wakil presiden tersebut," kata Ace.

Presiden Jokowi.

JK Sebut Golkar Partai Terbuka, Tak Masalah Jika Jokowi-Gibran Gabung

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, saat ini terkesan Jokowi yang menentukan sepenuhnya siapa cawapres yang akan digandeng. Namun, menurutnya, sebenarnya hal tersebut merupakan pekerjaan dari partai politik koalisi yang menentukan.

"Seolah-olah memang otonomi Joko Widodo menentukan pasangannya. Tapi realitas politik, karena pasangannya tak bisa independen, dan ini gawenya partai. Jadi Joko Widodo akan mendengar kepentingan-kepentingan dari partai," kata Emrus dalam acara yang sama.

Dia menuturkan, cawapres yang akan dipilih bukan hanya bisa memikat Jokowi. Namun, yang bisa menghubungkan kepentingan yang sama dengan para parpol.

"Oleh karena itu bukan hanya siapa yang memikat hati Pak Joko Widodo tapi juga siapa yang mengikatkan ke hati Pak Joko Widodo," kata Emrus.

Dia mengatakan, partai politik pasti melihat jangka pendek dan jangka menengah, yaitu apakah bisa dicalonkan lagi kadernya pada 2024. Karena itu, agar ini tak menjadi polemik, dirinya meyakini calon wakil Jokowi bisa dari non parpol.

"Bisa jadi nanti titiknya pada non partai calon wakil presidennya," kata Emrus.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya