- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro berharap hajatan pesta demokrasi 2019 bisa menjadi ajang untuk mencerdaskan bangsa. Hal itu diutarakannya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Ekonomi Pasca Pilkada', yang digagas oleh Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF.
"Kita berikan demokrasi kesempatan untuk mencerdaskan bangsa. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas. Maka kualitas demokrasi di Indonesia juga harus meningkat di Pemilu 2019 nanti," kata Siti di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 31 Juli 2018.
Siti menilai, dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini, aspek politik kerap menjadi kambing hitam dari situasi tersebut. Seperti misalnya pasca pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, hal tersebut nyatanya memang berpengaruh cukup siginifikan pada kondisi ekonomi.
"Pasca pilkada, DKI Jakarta mampu menggerakkan ekonomi yang cukup signifikan. Ditambah lagi tahun ini juga ada Pilkada serentak di 171 wilayah di seluruh Indonesia," ujarnya.
Selain itu, Siti pun menyoroti maraknya politik uang dan upaya menghalalkan segala cara, dari para caleg yang khawatir tidak terpilih dalam kontestasi politik tersebut. Dia berharap pemerintah bisa memutus mata rantai lingkaran setan itu, sehingga nilai demokrasi pun bisa lebih berkualitas.
“Harus diputus mata rantai perilaku negatif tersebut. Akhirnya nanti Indonesia harus menjadi bangsa yang beradab, bukan yang menghalalkan berbagai cara. Karena pemilu itu adalah momen untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Siti.
Di sisi lain, Siti pun menilai bahwa aspek kebhinekaan juga harus selalu dijunjung, agar tidak ada lagi diskriminasi dari kelompok mayoritas kepada minoritas.
"Masyarakat harus piawai dalam menjaga keberagaman, karena itulah yang menjadi kekuatan kita bersama. Kebhinekaan kita jangan ditarik ke politisasi, dan yang mayoritas harus merangkul," ujarnya.
Rektor Pakuan: Klaim Menang Pilpres 2019 Agar Disikapi Hati-hati
Klaim kemenangan hasil Pemilu 2019 harus pastikan dari sikap KPU.
