- VIVA.co.id/ Adi Suparman.
VIVA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mulai risih dengan seruan tagar #2019GantiPresiden, yang mulai menguat ke daerah hingga Jawa Barat. Mereka menganggap, pola kampanye itu melanggar aturan dan harus diberikan efek jera.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat, Mayjend (purn) TB Hasanudin menjelaskan, seharusnya kampanye tersebut dilakukan pada saat masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 sudah diberlakukan Komisi Pemilihan Umum. Pada kenyataannya saat ini, tahap kampanye pilpres belum dimulai.
"Dalam kapasitas yang namanya pilpres kita, selama ini ada tahapan-tahapannya. Kita belum masuk pada tahapan untuk melaksanakan kampanye pilpres," ujar TB Hasanudin di kantor DPD PDIP Jawa Barat, Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, Jumat 3 Agustus 2018.
TB menilai, pola tersebut dikhawatirkan terus menyulut konflik horizontal di daerah. Berkaca pada kejadian di Riau dan Batam, ia memastikan partainya meredam potensi-potensi konflik.
"Saya melihat di nasional maupun daerah, ada kelompok tertentu yang kemudian tidak mengikuti aturan-aturan, dalam hal ini, yaitu kampanye presiden. Kemudian, ada yang namanya deklarasi untuk mengganti presiden dan kemudian di beberapa tempat terjadi bentrokan di Riau dan Batam," katanya.
Pria yang akrab disap Kang Hasan ini juga memohon kepada seluruh komponen untuk tidak melakukan provokasi dengan menjaga keutuhan NKRI, kedamaian di Jawa Barat.
"Saya mohon untuk tidak juga terprovokasi oleh kelompok yang akan mengganti presiden belum pada waktunya. Kita sedang mempersiapkan pilpres dan pilpres itu akan dilaksanakan 2019," katanya.
"Kalau harus ada pergantian presiden, dilaksanakan secara konstitusional, tidak melanggar aturan yang berlaku. Kalau ada provokasi, ada konflik horizontal dan itu tidak kita kehendaki," tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat, Abdul Hadi, menjelaskan seruan ganti presiden di media sosial itu dipastikan tidak melanggar regulasi yang berlaku di Indonesia.
"Tidak ada sesuatu yang dilanggar, ini legal, konstitutional dan emang 2019 ada pemilu presiden. Jadi (MUI Jabar) enggak usah berlebihan," ujar Abdul Hadi, Kamis 2 Agustus 2018.
Abdul mengimbau kepada anggota MUI Jabar, jika merasa tidak sepakat dengan tagar ganti presiden agar bersikap secara personal tanpa membawa institusi. Bahkan, dengan cara tersebut, persaingan politik akan sehat dengan mengutamakan adu gagasan.
"Yang mendukung, ya biasa-biasa saja. Yang tidak mendukung, juga jangan ngotot-ngotot biasa saja, ini sebuah ajang adu gagasan, adu kompetensi yang menjadikan pemilu 2019 nanti itu pemilu yang sehat," ujarnya.
