DPR: Rendahnya Kompetensi Penyebab Tingginya Pengangguran di Banten
VIVA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menengarai, salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten adalah rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusianya. Kendati di sisi lain lapangan kerja cukup banyak.
“Meskipun lapangan kerja di Banten ini kelihatannya, banyak tetapi tingkat pengangguran masih tinggi karena ternyata angkatan kerja di sini tidak bisa memenuhi kompetensi yang diinginkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di banten,” ungkap Marwan Cik Asan usai pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Serang Banten, Senin 30 Juli 2018.
Politisi Partai demokrat ini menambahkan, harus ada diskusi mendalam supaya potensi dan peluang kerja yang ada di Banten ini diisi oleh orang-orang Banten, bukan pendatang dari daerah lain. Tentunya yang paling penting dengan peningkatan kompetensi itu dan posisi banten dengan tingkat kemiskinan yang sudah relatif rendah dengan posisi ke 5 nasional, harus dipertahankan ke depannya.
“Banten mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik yaitu 5,9 persen. Ini melampaui capaian nasional, tetapi kita lihat bahwa ada ‘gap’ yang cukup lumayan antara Banten Selatan dengan Banten Utara,” imbuh legislator asal Dapil Lampung II ini.
Ia menjelaskan bahwa Banten Utara relatif lebih maju, karena banyak berkembang pabrik-pabrik dan industri. Tetapi di Banten Selatan sendiri relatif tertinggal, dan ini perlu terobosan-terobosan pembangunan, termasuk pembangunan jalan tol supaya ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan ini semakin berkurang.
Sementara jika dilihat dari penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Banten masih peringkat ke-13 secara nasional. Ini bukan angka yang terlalu baik, karena posisi atau wilayah Banten yang dekat dengan Jakarta.
Banyaknya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang semestinya Banten bisa melampaui daerah-daerah lain, katakanlah Bali, ataupun provinsi-provinsi yang selevel dengan Banten.
“Pihak OJK dan perbankan kita harapkan bisa mendorong kembali supaya sisa satu semester di tahun ini bisa dimanfaatkan untuk penyaluran KUR yang lebih progresif, sehingga kemanfaatan program itu dapat dirasakan oleh masyarakat,” mantan Ketua DPRD Provinsi Lampung ini. (dpr.go.id)
