- Bayu Nugraha
VIVA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, kembali mencurahkan isi hatinya di dunia maya soal nasibnya di pilpres. Melalui akun Instagram-nya, @yusrilihzamhd, dia menceritakan bagaimana sakit hatinya karena tak diajak bergabung koalisi Prabowo Subianto.
"Koalisi keumatan hanya fatamorgana yg tak pernah ada di alam nyata. PBB tidak pernah terlibat di sana. Bahkan kita komplain nama kita dibawa-bawa tanpa pernah diajak bicara," kata Yusril melalui akun pada Senin 14 Agustus 2018.
Ia menceritakan bahwa telah berkali-kali sekjen fungsionaris PBB menghubungi Gerindra dan PAN mengenai koalisi yang digagas Habib Rizieq itu, tapi tidak ada respons sama sekali.
"Kita sudah sering bantu Gerindra, tapi ketika partai kita terpuruk dikerjain KPU, apakah ada sekedar salam menunjukkan simpati pada kita? Baik Gerindra maupun PKS, PAN yg disebut koalisi keumatan itu, tidak pernah ada," kata Yusril.
Simpati malah datang dari partai sekuler ketika 21 dapil diganjal KPU. Sekjen dan ketua umumnya menawarkan diri menjadi saksi di Bawaslu untuk mengatakan mengapa KPU tak adil pada PBB. Sementara partai mereka juga terlambat menyerahkan data caleg.
"Kesan saya bagi Gerindra, PKS, PAN, PBB ini lebih baik masuk liang lahat daripada tetap ada. Begitu juga ketika keluar keputusan ijtima ulama yang jauh menyimpang dari rekomendasi sebelumnya, mana ada protes dari DPW?" kata Yusril.
Ketua umum Gerindra, katanya, malah secara terbuka memfitnahnya dengan mengatakan mengaku terus terang tidak pernah berbicara dengan ketua umum PBB karena tiap kali dihubungi selalu berada di luar negeri.
Di kalangan ulama peserta ijtima di hotel Peninsula, sikap Prabowo yang tak memilih UAS atau Salim Segaf juga masalah. Ia mempertanyakan siapa yang tidak taat pada ulama.
"Sekarang akan diadakan ijtima ulama tahap II untuk memutuskan apakah akan membenarkan atau menolak keputusan Prabowo yang memilih Sandiaga Uno, seorang pedagang, bukannya ulama, sementara Jokowi malah memilih ulama yang juga ketua MUI dan seklaigus rais am PBNU, walau Jokowi tak pernah mendapat amanat demikian dari para ulama yang ber-ijtima, kalau ulama peserta ijtima saja masih mempersoalkan," kata Yusril.
