Gerindra Minta RAPBN 2019 Jangan untuk Kepentingan Politik Praktis
VIVA – Fraksi Partai Gerindra di DPR mengingatkan supaya pemerintah tidak menggunakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2019 untuk kepentingan politik dalam Pilpres 2019.
"Apakah realisasi RAPBN 2019 akan sarat dengan kepentingan-kepentingan politik praktis dalam proses menuju pemilihan presiden pada April 2019? Itu menjadi pertanyaan Fraksi Gerindra serta sebagian besar rakyat Indonesia," kata Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam sidang paripurna di Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.
Ia mengungkapkan, pandangan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam rancangan APBN 2019, menurut dia, anggaran sektor bantuan sosial mengalami peningkatan signifikan dibanding realisasi di tahun sebelumnya, yakni meningkat sebesar 10 persen.
Dia menjabarkan, untuk anggaran bansos pada pada 2017 hanya sebesar Rp55 triliun, di 2018 sebesar Rp80,52 triliun, sedangkan dalam rancangan APBN 2019 anggaran meningkat menjadi sebesar Rp103,2 triliun bersamaan dengan belanja lain-lain. Peningkatan ini menurutnya akan menjadi alat kampanye politik pemerintah di saat pilpres 2019.
"Peningkatan signifikan itu terjadi saat-saat memasuki tahun politik, dan lebih meningkat lagi pada RAPBN 2019 saat-saat pemilu presiden 2019, yang realisasinya akan terjadi dalam empat bulan terakhir," kata dia di ruang sidang paripurna, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.
Dengan korelasi tersebut, dia menyarankan, agar bansos yang berbentuk uang tunai, maupun sembako ataupun subsidi, nantinya harus diberikan label oleh pemerintah.
Hal itu menurutnya penting karena setiap bantuan yang diberikan kepada rakyat oleh negara bukanlah berasal dari dompet Presiden Joko Widodo sendiri, melainkan bersumber dari apa-apa yang dimiliki masyarakat.
"Fraksi Gerindra mencatat agar pemerintah setiap bantuan langsung, dalam bentuk tunai atau sembako, subsidi langsung di masyarakat diberi label uang dari rakyat kepada rakyat," ujarnya.
"Karena memang semua pendapatan negara baik PNBP (penerimaan negara bukan pajak) maupun yang dari bumi Indonesia, dan utang yang dibuat pemerintah menjadi beban rakyat masa sekarang, dan yang akan datang. Itu kenyataannya uang rakyat bukan uang Presiden," lanjut Ramson. (ren)
