- VIVA/Yunisa Herawati
VIVA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, menilai pembatalan kenaikan BBM jenis premium secara umum menggembirakan masyarakat. Meski begitu, ia mengakui manajemen pemerintah harus diperbaiki.
"Saya kira inti sebenarnya itu dari segi manajemen pemerintahan di lain waktu harus diperbaiki. Tapi dari segi harga yang tidak naik, tentu masyarakat lebih senang," kata Hendrawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018.
Ia menambahkan manajemen koordinasi dalam proses pengambilan kebijakan juga harus dibuat lebih rapi. Karena memang dibutuhkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN.
"Tiga kementerian ini kan leading sector dalam penentuan BBM. Di bawah Kementerian BUMN ada Pertamina yang likuiditasnya agak terganggu dengan penugasan-penugasan pemerintah," kata Hendrawan.
Saat ditanya, perlukah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dicopot karena hal ini, ia tak menjawabnya. Tapi baginya pemerintah saat ini dianggap sedang menjalani kesibukan yang serentak.
"Ada event besar di Denpasar, ada keharusan untuk pembenahan paska gempa di Lombok, Palu, dan Donggala. Masih ada lagi (gempa) Situbondo, ada Asian Para Games, jadi begitu banyak dalam tanda petik tarikan kegiatan yang urgensi untuk didatangi sangat besar. Sehingga kami menduga ada komunikasi yang belum sempurna," kata Hendrawan.
Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga premium. Keputusan itu disampaikan mendadak setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyampaikan konferensi pers kepada awak media soal BBM jenis premium akan dinaikkan mulai pukul 18.00 WIB, Rabu kemarin, 10 Oktober 2018.
Rencananya, kenaikan BBM premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali) menjadi Rp7.000 dan di luar Jawa, Madura, Bali menjadi Rp6.900. Hal itu disebut akan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan Pertamina. (ase)
