Nelayan di Gorontalo Banjir Bantuan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono
Sumber :

VIVA – Banjir bantuan diberikan kepada para nelayan di Gorontalo. Bantuan akses dana hingga mobil berpendingin, mengalir kepada para nelayan. Kebetulan komoditas utama Gorontalo di sektor perikanan adalah tuna dan udang. Dengan bantuan ini diharapakan komoditas ikan tangkap kian berkualitas untuk diekspor.

Pimpinan DPR Belum Izinkan RUU TPKS Dibahas saat Reses, Ini Alasannya

Demikian mengemuka saat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono memberi bantuan simbolis kepada para nelayan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Selasa 16 Oktober 2018. Selain dihadiri para Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, acara juga dihadiri Dirjen Daya Saing Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pejabat daerah setempat. Acara ini merupakan kunjungan kerja sepesifik Komisi IV DPR RI untuk melihat dari dekat produksi dan akses logistik ekspor ikan di Gorontalo.

Roem yang kebetulan berasal dari dapil Gorontalo sangat antusias menyalurkan bantuan pemerintah pusat ini kepada para nelayan. Selain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, bantuan juga diberikan BRI kepada nelayan setempat untuk meningkatkan mutu ekspor ikan asal Gorontalo.

DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

"Senang melihat banyak bantuan mengalir ke Gorontalo. Nanti akan ada bantuan lagi berupa kapal dan jejaring," ungkap Roem.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok nelayan yang memiliki komoditas tertentu. Bantuan modal usaha besarannya beragam mulai dari ratusan juta hingga milyaran rupiah per kelompok nelayan. Anggota F-PG ini berharap agar Pemda setempat membuat terobosan dan inovasi baru bagi para nelayan untuk peningkatan mutu ikan tangkap sekaligus peningkatan kesejahteraan para nelayan.

DPR Sarankan Aturan Menag soal Toa Masjid Disesuaikan Kondisi Daerah

Sementara Dirjen Daya Saing Perikanan KKP, mengemukakan bahwa terbatasnya akses logistik membuat komoditas ikan tangkap tidak maksimal di Gorontalo. Sementara konsumsi ikan di Gorontalo pada 2018 baru 30 kg per kapita per tahun. Padahal, targetnya 50 kg per kapita per tahun. (dpr.go.id)

Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Anggota Komisi VI DPR RI

Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak

Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.

img_title
VIVA.co.id
7 Maret 2022