VIVA – Munculnya keinginan untuk mendefinisikan pahlawan dengan definisi atau pengertian baru, seperti anti hoaks dan lainnya, dinilai terlalu cepat oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Alasannya, karena masyarakat belum terlalu mendalami atau mengendapkan dalam perasaan dan pikiran tentang nilai-nilai kepahlawanan sesungguhnya, seperti keberanian, kesukarelawanan, dedikasi, pengabdian, kekuatan hati, kemantapan dan idealisme.
Menurut Fahri, internalisasi nilai-nilai yang diendapkan di dalam diri suatu bangsa itu lebih penting untuk diutamakan terlebih dahulu, sebelum semuanya terjebak pada penciptaan definisi-definisi kepahlawanan baru yang kadang-kadang terlalu dilumuri oleh propaganda, yang sebetulnya kadang-kadang bias oleh kepentingan rezim yang sedang berkuasa.
“Jadi, jangan karena rezim ini punya musuh yang tidak sanggup diatasinya, lalu rakyat dipaksa untuk menyetujui bahwa melawan musuh penguasa itu sebagai kepahlawanan. Padahal kita akhirnya menjadi korban dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah itu,” tegas Fahri dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (12/11/2018).
Dikatakan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, memperjuangkan pluralisme, keadilan, membela kebenaran dan anti kriminalisasi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi kemiskinan dan lainnya itu sebenarnya adalah fungsi negara.
“Jangan gara-gara negara atau pemerintah gagal mengatasi itu, lalu kita dipaksa untuk membuat definisi baru tentang kepahlawanan itu yang akhirnya bias, penguasa mengandung propaganda,” tandas Anggota Dewan dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Fahri menegaskan, lebih baik bangsa ini kembali kenilai dasarnya lebih dahulu, karena itu yang membuat bangsa ini tidak meleset dan itu payungnya. Kalau hal itu ada pada negara atau pemerintah, ia yakin hal itu otomatis akan menjadi milik rakyat, dan beban-beban yang ada akan ditanggung bersama.
“Kita ini bangsa pemikul beban, dan salah satu watak pahlawan yang sangat penting adalah kesukarelawanannya dan kemampuannya memikul beban orang. Saya kira itu yang esensial, daripada kita terlalu spesifik,” pungkas Fahri.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
