VIVA – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 40 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Ia menilai pelantikan dan mutasi jajaran pejabat di setiap instansi kementerian atau lembaga adalah bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi, dalam rangka peningkatan kapasitas karir pegawai dan kapasitas kelembagaan.
“Pelantikan dan mutasi pejabat ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR dalam hal pelayanan publik, khususnya dukungan terhadap lembaga DPR. Oleh karena itu, hendaknya pelantikan ini dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” ungkap Indra. di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Dilanjutkan Indra, pengisian jabatan ini juga bagian dari penataan dan pemantapan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang maksimal. Mutasi, promosi, pengisian jabatan adiminstarator, eselon tiga, jabatan pengawas, eselon empat, dan jabatan fungsional dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim penilai kinerja pegawai atau badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat).
“Serta adanya penetapan angka kredit baru dan inpassing bagi pejabat fungsional, semua proses seleksi dan penilaian tersebut dilakukan dalam kerangka merit system dengan menilai kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai atau pejabat,” papar Indra.
Pada akhir sambutannya, Indra berharap para pejabat yang telah dilantik segera menyusun rencana kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja, dengan berpedoman pada norma standar dan mekanisme kerja. Ia juga berharap agar pejabat terlantik segera meninggalkan pemikiran akan adanya comfort zone dan mulailah maknai jabatan dan karir PNS sebagai competitive zone. Sehingga akan dicapai kinerja lembaga yang kualitasnya meningkat.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
