- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyamakan Presiden Jokowi dengan Presiden RI kedua, almarhum Jenderal Soeharto. Meskipun menggunakan cara yang berbeda, tapi bagi Andi, keduanya memiliki kesamaan.
"Zaman Pak Harto mendisiplinkan kepala daerah untuk kepentingan pemilu dari gubernur sampai bupati dengan penempatan orang dengan ketat dari Jalur ABRI, Birokrasi, Golkar (ABG). Zaman Jokowi mendisiplinkan kepala daerah dengan kasus hukum. Beda tapi sama," tulis dia di akun Twitternya, @AndiArief, Selasa, 20 November 2018.
Andi melanjutkan Soeharto memobilisasi rakyat dengan berbagai apel kebulatan tekad menjelang pemilu mendukung pencalonannya untuk periode berikutnya. Sedangkan Jokowi memobilisasi kepala daerah dengan kebulatan tekad tanpa apel dengan tujuan sama.
"Kalau anda menentang cara Pak Harto membangun manajemen ketakutan terhadap rakyat dan kepala-kepala daerah untuk kepentingan perpanjangan jabatan presiden, mengapa anda membiarkan hal yang sama saat ini terjadi?" kritik Andi.
Andi menyampaikan dahulu dwi fungsi ABRI, sekarang dwi fungsi penyidik dan penyelidik negara. "Dulu ancaman kekerasan dan penjara, sekarang tanpa kekerasan tapi ancaman penjara jadi andalan," tulis dia lagi.
Dia menambahkan, orba merepresi orang tidak bermasalah dengan hukum, tetapi karena pilihan politiknya berbeda. Saat ini, orang yang bermasalah dengan hukum direpresi bukan untuk dihukum, tetapi diajak dalam satu barisan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat periode 2016-2021, Remigo Yulando Berutu, sebagai tersangka kasus suap. Remigo merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Pakpak.
Jokowi Tunjuk Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Jadi Ketua Satgas Judi Online
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai Ketua Satgas Judi Online, dibantu oleh Ment
