Lebih Transparan, DPR Dorong Penerapan E-Planning dan E-Budgeting
VIVA – Kepala Badan Keahlian DPR-RI, Johnson Rajagukguk menilai E-Planning atau E-Budgeting yang diterapkan oleh pemerintah sangat baik untuk sebuah proses transparansi. Hal tersebut diungkapkannya menyusul audiensi terkait pembahasan APBN di DPRD, yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Lampung di ruang rapat Badan Keahlian DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (23/11).
“E-Planning dan E-Budgeting merupakan sebuah sistem dengan menggunakan teknologi. Dimana yang tadinya penyusunan sebuah program dan anggaran dilakukan secara konvensional, sekarang dilakukan melalui sebuah teknologi informasi. Hal ini tentu cukup baik untuk sebuah transparansi,” ujar Johnson.
Ditambahkannya, sejatinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pembahasan APBN yang dilakukan lewat sistem E-Planning ini. Hal ini justru membantu memudahkan pemerintah dan DPRD dalam pembahasan APBN.
Sementara itu, mewakil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanggamus, Sumiyati, sempat mengadukan bahwa hingga saat ini pihaknya belum juga mendapatkan Password dari E-Planning atau E-Budgeting.
Dikatakan Kepala Badan Keahlian DPR RI tersebut, pihaknya tidak mengetahui secara pasti alasan dari Pemda setempat yang belum juga memberikan Password E-Budgeting kepada DPRD Kabupaten Tanggamus. Namun, menurutnya, password sejatinya milik pemilik akun.
“Password itu sepenuhnya milik pemilik akun. Siapa pemilik akun itu. JIka hal itu sepenuhnya milik Pemda setempat, maka jika hal itu diberikan kepada pihak lain, sekalipun anggota DPRD setempat, apakah tidak akan membahayan untuk perencanaan program dan anggaran yang sudah dimasukkan,” pungkasnya.
Lebih jauh, Johnson menyarankan untuk mengatur hal itu dalam sebuah tata tertib. Sehingga akan jelas apa yang menjadi kewajiban dari Pemda dan DPRD dalam kaitan pembahasan APBN atau APBD.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
