Ketua DPR: Semua Harus Jaga Nama Baik DPR
VIVA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap semua pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk sekuat tenaga menjaga nama baik lembaga DPR RI. Diakuinya, DPR RI pernah diserang karena lemah dalam membuat Undang-undang (UU). Masyarakat seringkali tidak mengetahui dalam pembuatan UU selalu melibatkan pemerintah.
“Kita setiap hari merupakan sasaran empuk dari publik, entah cuma untuk mencari panggung atau benar-benar mengkritik untuk membangun. Bila Lembaga ini baik, kita semua disini akan dianggap baik,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, pada acara “Launching Website Sistem Data Informasi Penelitian serta Peluncuran Buku 3 Tahun BK DPR RI” di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Legislator Partai Golkar itu minta agar pegawai di lingkup Setjen dan BK DPR RI menjawab hal itu dan menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya seringkali keterlambatan itu dikarenakan pihak pemerintah dan ahli tidak datang. Hal tersebut tentu saja membuat terhambatnya pembuatan UU.
Terkait dengan peluncuran buku “3 tahun Badan Keahlian Bekerja untuk DPR RI” Bamsoet mengatakan selama ini BK DPR RI sudah menunjukkan kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh DPR RI. Kontribusi BK DPR RI sangat membantu penguatan lembaga yang hingga saat ini terus menerus dilakukan oleh DPR RI.
Ke depan, legislator dapil Jawa Tengah itu meminta BK DPR RI tidak hanya membantu penguatan legislasi, tetapi juga melakukan legislative review. Karena ada kemungkinan Undang-undang saat ini bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta sulit untuk diterapkan kepada masyarakat.
“Karena terlalu UU yang mengatur dan membuat aktifitas njelimet. Banyak aturan yang tumpang tindih dan menghambat gerakan kita, terutama dalam upaya membangun ekonomi. Semua akan disempurnakan di periode mendatang,” pungkas mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.
MK, Mahkamah Bukan Tempat Sampah
UU bermasalah tak bisa terus dilempar ke MK. Legislasi harus transparan, partisipatif, dan bebas dari dominasi elite agar adil dan demokratis.
