DPR: Waspada AS Bangun Pangkalan di Papua Nugini

Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga bersama Pimpinan BKSAP.
Sumber :

VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga angkat suara terkait dengan rencana kerja sama Amerika Serikat (AS) dan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Jerry meminta Pemerintah Indonesia mewaspadai militerisasi di kawasan Asia Pasifik seperti direncanakan AS tersebut.

img_title Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak

Sebelumnya, Wakil Presiden AS Mike Pence berkunjungan ke Papua Nugini, Sabtu (17/11/2018) lalu. Mike Pence menyebut pembangunan pangkalan angkatan laut itu untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik. Namun, Jerry menilai, upaya AS itu perlu dikaji secara mendalam.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Kami pikir, ini aksi yang akan mempengaruhi dan mengganggu stabilitas politik kawasan Pasifik dan di Asia Tenggara. Papua Nugini ini kan perbatasan dengan Indonesia, apapun itu secara geopolitik politik banyak mempengaruhi Indonesia,” kata Jerry di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Istanbul, Turki, Jumat (30/11/2018).

img_title Pimpinan DPR Belum Izinkan RUU TPKS Dibahas saat Reses, Ini Alasannya

Menurut legislator Partai Golkar itu, tidak boleh dilakukan apapun di kawasan itu, termasuk demiliterisasi kawasan tersebut. Karena menurutnya, kawasan itu menjadi kawasan netral. Jika itu bisa dilakukan, akan sesuai sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dari tekanan dan intervensi dari negara manapun.

“Jika ada negara yang ingin membangun pangkalan udara di negara militer di  wilayah berdaulat. Maka itu bisa mengganggu negara di kawasan itu. Itu sedikit banyak mempengaruhi stabilitas politik di sekitar kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Bagi saya, sebaiknya itu dikaji kembali agar itu tak dijadikan komoditas politis,” ungkap Jerry.

img_title DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

Untuk itu, lanjut legislator dapil Sulawesi Utara itu, pemerintah perlu melihat secara komprehensif untuk mengkaji seberapa penting dan urgennya AS melakukan itu. Karena diketahui pula, fokus AS menurutnya memang banyak di kawasan Timur Tengah.

Gedung Mahkamah Konatitusi. Dok. Pribadi.

MK, Mahkamah Bukan Tempat Sampah

UU bermasalah tak bisa terus dilempar ke MK. Legislasi harus transparan, partisipatif, dan bebas dari dominasi elite agar adil dan demokratis.

img_title
VIVA.co.id
5 April 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut