- VIVA.co.id/ Ridho Permana
VIVA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku pernah mendengarkan keluhan seseorang soal perbedaan pemerintahan Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kata Fahri, orang yang mengeluh tersebut adalah seorang pejabat. Tapi, dia enggan membeberkan identitasnya karena dinilai bisa membuat orang-orang kaget.
Fahri menjelaskan sosok orang itu menyebut bahwa pada era SBY, Presiden RI ke-6 itu baru berpikir untuk memimpin lagi pada tahun keempat kepemimpinannya. Sementara, Jokowi dinilai sudah memikirkan untuk memimpin lagi saat baru di tahun keduanya memerintah.
"Pak SBY tahun keempat baru berpikir untuk kepilih kembali. Rezim ini tahun kedua sudah berpikir untuk kepilih kembali," kata Fahri di Restoran Al Jazzeerah Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu 3 Maret 2019.
Maka, Fahri menilai semua program yang dilakukan pemerintah sekarang hanyalah bertujuan agar Jokowi kembali jadi presiden dan tidak memikirkan rakyat.
"Nah, itulah sebabnya berita buruk enggak ada. Berita bagus terus diproduksi, padahal bohong. Dia bilang mau kasih kartu yang orang lahir dapat uang. Itu orang NTB, dapil saya ditipu rumahnya enggak dibangun-bangun sampai sekarang 200 ribu rumah rusak. Dibilang mau dibagikan uang 50 juta untuk yang rusak berat, 25 juta rusak sedang, rusak ringan 10 juta. Sampai sekarang enggak ada," kata Fahri.
Pemerintah sekarang, lanjut Fahri, juga dinilai hanya jadi buzzer berita baik. Mereka dinilai tak pernah membenahi apapun yang berkembang di masyarakat dewasa ini.
"Yang lain-lain banyak. Subsidi dicabut, listrik, BBM naik tengah malam, perampasan hak-hak rakyat. BPJS yang bangkrut. Itu semua enggak diurusin, itu berita buruk yang enggak pernah diangkat. Penegakan hukum juga. Penjara kita kaya Nazi enggak ada yang diurus. Semua berita baik. Pemerintah jadi buzzer berita baik, tapi masalah enggak diurusi," ujar dia. (ren)
Jokowi: Jangan Sampai Kota di Indonesia Banyak Pengangguran Seperti Eropa dan AS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada.
